Saka Serahkan Keputusan Pengelolaan Blok Sanga-sanga ke Pemerintah

“Kami serahkan keputusannya kepada pemerintah mengenai Sanga-sanga,” kata Tumbur.
Anggita Rezki Amelia
11 Oktober 2017, 18:01
PGN Saka
Arief Kamaludin | Katadata

PT Saka Energi Indonesia menyerahkan nasibnya di Blok Sanga-sanga kepada pemerintah. Sikap ini menyusul penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengelola blok migas di Kalimantan Timur tersebut.

Direktur Utama Saka Energi Indonesia Tumbur Parlindungan yakin keputusan yang akan diambil pemerintah merupakan yang terbaik untuk Indonesia. “Kami serahkan keputusannya kepada pemerintah mengenai Blok Sanga-sanga,” kata dia kepada Katadata, Rabu (11/10).

Saat ini, Saka sebagai operator bersama dengan ENI, melalui VICO Indonesia, tetap berkomitmen meningkatkan produksi migas di Blok Sanga-sanga. Hal ini semata-mata untuk memenuhi janji kepada para pemegang saham dan negara.

Kontrak Blok Sanga-sanga memang akan berakhir Agustus 2018. Namun, Januari lalu, Kementerian ESDM telah memutuskan menugaskan PT Pertamina mengelola blok tersebut setelah habis kontrak tahun depan.

Pada kesempatan wawancara khusus dengan Katadata akhir Mei lalu, Tumbur memang menyatakan Saka masih tertarik memperpanjang kontrak tersebut. Alasannya blok tersebut masih ekonomis, sehingga bisa menopang induk usahanya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero)/PGN.

Jadi, nantinya Saka akan mencari sumber-sumber gas bagi PGN. Sementara induk usahanya akan membangun pipa untuk menyalurkan gas tersebut kepada konsumen.

Saka juga tidak masalah apabila Pertamina menjadi mayoritas. Namun, operator masih tetap dipegangnya. “Jadi kami bisa mengontrol biayanya,” ujar Tumbur.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tunggal mengatakan Saka harus bernegosiasi dengan Pertamina jika ingin memiliki hak kelola Blok Sanga-sanga. Ini karena perusahaan pelat merah itu sudah ditugaskan.

Alhasil, keputusan nasib Saka berada di tangan Pertamina. “Pemerintah kan sudah menugaskan. Jadi silakan Pertamina bekerja sama dengan yang lain melalui business to business (b to b) secara wajar," kata Tunggal di Gedung DPR Jakarta, Selasa (10/10).

Pemerintah nantinya menunggu hasil negosiasi kedua perusahaan itu. Jadi, setelah menemukan titik temu, Saka cukup memberitahukan kepada pemerintah atas transaksi itu secara bisnis yang wajar (b to b).

Video Pilihan

Artikel Terkait