Izin Migas Lambat di Kementerian LHK Akibat Dokumen Tak Lengkap

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan perizinan migas di instansinya sebenarnya hanya membutuhkan 2-3 pekan apabila dokumen lengkap.
Anggita Rezki Amelia
3 Oktober 2017, 15:20
migas
Katadata

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim perizinan sektor minyak dan gas bumi (migas) sudah berlangsung cepat dan tidak berbelit. Ini merespon kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengeluhkan lamanya perizinan di KLHK.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan untuk mengurus perizinan sektor migas di instansinya sebenarnya hanya membutuhkan 2-3 minggu apabila dokumen lengkap. “Kalau belum keluar izinnya pasti ada alasannya, entah itu belum lengkap atau areanya belum clear and clean. Jadi teknis sekali. Kalau lengkap pasti cepat," kata dia kepada Katadata, Selasa (3/10).

Salah satu izin migas yang diurus KKKS di KLHK adalah izin pinjam pakai lahan yang berada di kawasan hutan.  Sayangnya, Bambang tak mau merinci berapa izin yang saat ini masih tertahan di kementeriannya. Yang jelas, izin ini biasanya belum diproses karena dokumennya belum lengkap.

Selama ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga berkoordinasi dengan  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka mempermudah izin-izin kontraktor migas. Bahkan instansinya sudah berbenah dan memangkas perizinan sejak pemerintah merencanakan perizinan satu pintu di BKPM pada 2015 lalu. 

Advertisement

Perizinan ini terus dibenahi karena ada beberapa proyek migas yang masuk proyek strategis nasional, seperti Blok Masela. "Kalau yang namanya proyek prioritas strategis pasti ada insentif atau pun percepatan (izin) sepanjang tidak melanggar konsep lingkungan itu," kata Bambang.

Perizinan di sektor migas memang menjadi sorotan kontraktor.  Vice President sales and Commercial BP Budi Aguswidjaja mengatakan selama ini pengurusan izin migas di beberapa kementerian terkait belum mengkhususkan sektor migas. Padahal industri migas tidak sama dengan industri yang lain karena langsung berkontrak dengan negara yang diwakili SKK migas.

Salah satu contohnya adalah UU terkait kehutanan  yang ada di KLHK dan penerapan asas cabotage di Kementerian Perhubungan. "Seharusnya kalau berkontrak dengan negara perlakuannya dibedakan," kata Budi, saat acara peringatan Hari Pertambangan, pekan lalu.

Dalam acara yang sama, Senior Vice President Policy, Government & Public Affairs Chevron  Indonesia Yanto Sianipar mengeluhkan lamanya pengurusan izin di sektor migas. Akibatnya, kontraktor migas sulit memastikan investasi di Indonesia.

“Berapa banyak waktu yang kami habiskan hanya untuk membereskan masa yang tidak memberikan impact langsung pada produksi," kata Yanto.

Jika mengacu data terbaru dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), untuk melakukan kegiatan operasi di Indonesia membutuhkan 373 perizinan di 19 kementerian dan lembaga. Adapun perizinan di KLHK berjumlah 36.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait