Azipac Tunggu Aturan Pajak Gross Split Putuskan Nasib Blok Oti

Setelah aturan itu terbit, Azipac juga akan menghitung keekonomian Blok Oti.
Anggita Rezki Amelia
18 September 2017, 20:34
Rig Minyak
Katadata
Ilustrasi blok migas.

Pemenang lelang blok minyak dan gas bumi (migas) tahun 2016, Azipac Limited, hingga kini belum menandatangani kontrak wilayah kerja Oti. Alasannya, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang fokus di kawasan Asia Pasifik menunggu regulasi terkait pajak gross split.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tunggal mengatakan Azipac meminta waktu tambahan untuk menandatangani kontrak Blok Oti. “Perusahaan yang bersangkutan menyampaikan  permohonan perpanjangan waktu menunggu terbitnya peraturan perpajakan kontrak bagi hasil gross split," kata dia kepada Katadata, Senin (18/9).

Setelah aturan itu terbit, Azipac juga akan menghitung keekonomian blok tersebut. Hasil hitungan keekonomian ini yang menentukan melanjutkan kontrak Blok Oti atau tidak.

Azipac memenangkan lelang Blok Oti pada akhir Mei lalu.  Perusahaan ini merupakan pemenang satu-satunya dalam lelang 14 blok migas yang dilakukan pemerintah. Walaupun baru menang lelang tahun ini, mereka sebenarnya pernah mengincar Blok Oti saat lelang wilayah kerja migas tahun 2015.

Namun, setelah terpilih menjadi pemenang, Azipac meminta waktu mengevaluasi blok itu karena harus menggunakan skema gross split. Padahal saat lelang, skema kontrak yang dikontrak masih bagi hasil yang menggunakan cost recovery (pengembalian biaya operasi).

(Baca: Pemerintah Ingin Pemenang Lelang Blok Oti Pakai Skema Gross Split)

Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 tahun 2017 yang mengatur skema gross split itu diubah oleh pemerintah. Dalam Permen ESDM Nomor 52 tahun 2017, yang merupakan hasil revisi itu, pemerintah menambah beberapa besaran bagi hasil di beberapa variabel.

Selain merevisi peraturan yang lama, pemerintah juga akan mengeluarkan regulasi mengenai pajak gross split. Pada Selasa (12/9) lalu, Kementerian Keuangan dan pelaku industri migas yang tergabung dalam Indonesia Petroleum Association (IPA) sudah bertemu membahas aturan baru itu.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pernah mengatakan IPA menginginkan mekanisme pajak untuk kontrak gross split sebanding dengan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2017. Aturan ini merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.

Salah satu poin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2017 adalah kontraktor migas bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak pungutan bea masuk atas impor barang pada tahap eksplorasi. Pada tahap eksploitasi juga ada beberapa fasilitas pajak yang sama. Hanya fasilitas tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Video Pilihan

Artikel Terkait