DPR Soroti 8 Aturan Sektor Energi yang Dianggap Hambat Investasi

"Kami akan cari jalan tengah, ada beberapa yang sudah diperbaiki dan itu bisa diunduh di situs Kementerian ESDM, " kata Jonan.
Anggita Rezki Amelia
6 September 2017, 15:28
Gedung DPR
Donang Wahyu|KATADATA
Gedung DPR

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti delapan aturan yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Delapan peraturan menteri itu dinilai menghambat investasi di sektor energi.

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan selama ini pihaknya menerima laporan dari pemangku kepentingan mengenai aturan itu. Aturan itu dianggap tidak ramah terhadap investasi.

(Baca: Buat Aturan Hambat Investasi, Menteri ESDM dan LHK Ditegur Jokowi)

Untuk itu, Komisi VII DPR meminta agar Kementerian ESDM mengevaluasi seluruh aturan itu. “Agar tidak bertentangan dengan aturan yang  lebih tinggi dan ramah dengan investasi," kata dia ketika rapat kerja Komisi VII dengan kementerian ESDM,  di Gedung DPR Jakarta, Rabu (6/9).

Adapun delapan aturan yang diminta evaluasi tersebut diantaranya. Pertama, Peraturan menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Permurnian.

Kedua, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga  Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara. Ketiga, Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok -Pokok Jual Beli Tenaga Listrik.

Keempat, Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik. Kelima, Peraturan Menteri ESDM nomor 12 Tahun 2017  tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 

Keenam, Peraturan Menteri ESDM nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik, Ketujuh, Peraturan Menteri ESDM nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di sektor ESDM.

Kedelapan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Nomor 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Aturan ini merupakan hasil revisi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017.

Di tempat yang sama Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pihaknya sudah merevisi beberapa aturan tersebut. "Kami akan cari jalan tengah, ada beberapa yang sudah diperbaiki dan itu bisa diunduh di situs Kementerian ESDM, " kata dia.

Aturan yang sudah direvisi itu yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2017 yang  berubah menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017. Selain itu Kementerian ESDM juga sudah merevisi permen ESDM nomor 11 Tahun 2017 menjadi permen ESDM nomor 45 Tahun 2017.

Ada juga perubahan yang sudah dilaksanakan pada Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017. Aturan itu berubah menjadi  Permen ESDM Nomor 49 tahun 2017. (Baca: Pemerintah Revisi Aturan "Government Force Majeur" Investor Listrik)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro KLIK) Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya akan mengkaji aturan yang diminta revisi oleh DPR tersebut. "Untuk aturan lainnya kami kaji dulu," kata dia kepada Katadata.

Video Pilihan

Artikel Terkait