Empat Poin Revisi Aturan Skema Kontrak Migas Gross Split

Upaya ini dilakukan setelah mendengar masukan dari beberapa pihak termasuk kontraktor minyak dan gas bumi (migas). Apalagi tahun ini lelang wilayah kerja migas menggunakan skema tersebut.
Arnold Sirait
22 Agustus 2017, 20:20
Rig
Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split. Upaya ini dilakukan setelah mendengar masukan dari beberapa pihak termasuk kontraktor minyak dan gas bumi (migas). Apalagi tahun ini lelang wilayah kerja migas menggunakan skema tersebut.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar salah satu poin revisi adalah tambahan bagi hasil untuk kontraktor dalam pengembangan lapangan selanjutnya (Plan of Development/PoD) ke II di wilayah kerja yang sama. Di aturan saat ini PoD kedua tidak mendapatkan insentif bagi hasil.

(Baca: Mengukur Manfaat Skema Baru Gross Split bagi Negara)

Poin kedua adalah tingkat keekonomian proyek yang tercermin dalam Net Present Value (NPV). Dalam aturan baru nanti, pemerintah bisa saja memberikan NPV yang lebih besar atau minimal sama dengan skema kontrak bagi hasil konvensional.

Ketiga, tingkat pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR) juga akan diatur sama seperti kontrak bagi hasil nonkonvensional atau lebih baik. "Kami dengarkan masukan dari KKKS," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/8).

Keempat, dalam revisi tersebut akan ada penambahan variabel baru dalam menghitung bagi hasil. Sayangnya Arcandra belum mau merinci hal tersebut sebelum Menteri ESDM menandatangani revisi aturan itu. 

Dalam beberapa hari terakhir, Kementerian ESDM memang mengundang para pemangku kepentingan untuk membahas skema kontrak gross split. Senin (21/8), mereka mengundang pelaku industri migas yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA).

(Baca: Kementerian ESDM dan Pelaku Migas Bahas Aturan Gross Split)

Sementara hari ini, Kementerian ESDM mengundang beberapa lembaga internasional. Dari informasi yang diperoleh Katadata, lembaga tersebut yakni Wood Mackenzie, Bank Dunia, Pricewaterhouse Cooper, dan IHS Markit.  

Di sisi lain, saat ini Kementerian ESDM memang sedang melelang wilayah kerja migas. Pemenang lelang akan menggunakan kontrak gross split. 

Masa lelang diperpanjang hingga bulan depan. Namun dengan adanya revisi aturan gross split, Arcandra belum mengetahui apakah lelang blok migas tahun ini akan diperpanjang atau tidak. "Kami lihat nanti, ini belum semua," kata dia. 

(Baca: Anggota DEN Minta Pemerintah Hati-hati Soal Animo Lelang Blok Migas)

Adapun blok yang dilelang tahun ini ada 15, terdiri dari 10 blok migas konvensional dan lima blok nonkonvensional. Mekanisme lelangnya terdiri dari reguler dan penawaran langsung.  

Video Pilihan

Artikel Terkait