Pertamina Targetkan Revisi Kontrak Tiung Biru Selesai September

Dengan tambahan itu, bagi hasil migas untuk Pertamina EP Cepu menjadi 45%, sisanya pemerintah.
Anggita Rezki Amelia
21 Agustus 2017, 18:52
Pipa gas
Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina EP Cepu sedang memfinalisasi revisi kontrak dari Lapangan Jambaran-Tiung Biru. Kontrak ini direvisi karena ada tambahan bagi hasil yang diperoleh PT Pertamina EP Cepu sebagai operator lapangan tersebut.

Rencana revisi kontrak tersebut juga menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Adriansyah dengan Kementerian ESDM. Selain itu hadir juga Direktur Hulu Pertamina (Persero) Syamsu Alam.

(Baca: Jalan Panjang Kesepakatan Harga Gas Proyek Tiung Biru US$ 1,5 Miliar)

Menurut Adriansyah, targetnya revisi kontrak tersebut selesai bulan depan. “Kami usahakan September selesai semua," kata dia kepada Katadata, Senin (21/8).

Penambahan bagi hasil bagi PEPC tersebut merupakan bentuk insentif dari pemerintah. Nantinya Pertamina EP Cepu mendapat tambahan bagi hasil sebesar 5% agar pengembangan lapangan Jambaran Tiung Biru tetap ekonomis.

Dengan tambahan itu, bagi hasil migas untuk Pertamina EP Cepu menjadi 45%, sisanya pemerintah. Split tersebut akan berlaku hingga kontrak Jambaran Tiung Biru selesai pada 2035 mendatang.

(Baca: Pertamina: Exxon Minta US$ 121 Juta Atas Hak Kelola Tiung Biru)

Di sisi lain saat ini PEPC juga tengah bernegosiasi dengan ExxonMobil untuk mengakuisisi hak kelola perusahaan Amerika itu di Lapangan Jambaran Tiung Biru. ExxonMobil sudah mengajukan penawaran harga hak kelola di Lapangan Jambaran Tiung Biru sebesar US$ 121 juta atau setara Rp 1,61 triliun.

Namun, harga tersebut belum mencapai kesepakatan.  "Harga belum close, itu harga permintaan Exxon," kata Adriansyah, Rabu (16/8).

Di Lapangan Jambaran Tiung Biru Blok Cepu, Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil memiliki hak kelola masing-masing sebesar 41,4%. Sisanya dipegang oleh PT Pertamina EP sebesar 8% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 9,2%.

Jika jual beli hak kelola itu terlaksana, porsi hak kelola Pertamina melalui anak usahanya di Lapangan Jambaran Tiung berubah menjadi 90%. Sisanya 10% dimiliki oleh pemerintah daerah. 

(Baca: Kementerian ESDM Putuskan Harga Gas Jambaran Tiung Biru US$ 7,6)

Adriansyah menargetkan proses amendemen kontrak pada proyek Jambaran Tiung Biru dan proses akuisisi bisa rampung bersamaan pada bulan depan. 

Video Pilihan

Artikel Terkait