Dua "Resep" Wamen ESDM Agar Industri Lokal Bersaing di Era Gross Split

Pertama, barang yang diproduksikan memang dibutuhkan pelaku usaha hulu migas. Kedua, harga yang ditawarkan juga lebih kompetitif.
Anggita Rezki Amelia
15 Agustus 2017, 17:36
Migas
Dok. Chevron

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mendorong industri dalam negeri bisa bersaing di era kontrak gross split. Apalagi skema baru ini bisa menguntungkan industri dalam negeri karena ada tambahan bagi hasil bagi kontraktor migas yang menggunakan komponen lokal.

Supaya industri penunjang dalam negeri bisa bersaing dengan yang lain, Arcandra mengusulkan beberapa cara. Pertama, barang yang diproduksikan memang dibutuhkan pelaku usaha hulu migas. Kedua, harga yang ditawarkan juga lebih kompetitif.

(Baca: Vendor dan Kontraktor Migas Akan Disanksi Bila Tak Pakai Produk Lokal)

Dua hal tersebut sangat penting karena dengan skema gross split, kontraktor akan berlomba melakukan efisiensi, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. "Di gross split, kontraktor yang menentukan industri penunjang yang cocok. Makanya industri harus bisa bersaing," kata Arcandra dalam peresmian PT. Teknologi Rekayasa Katup di Serang Banten, Selasa (15/8).

Salah satu contohnya adalah PT. Teknologi Rekayasa Katup (TRK), yang merupakan anak usaha PT. Multi Superindo Manunggal. Perusahaan tersebut memproduksikan katup atau valves yang merupakan komponen sangat penting dan tidak terpisahkan dari kegiatan sub sektor Migas.

Selain itu, mereka juga sudah memiliki sertifikasi internasional terkait produk Katup. Bahkan pabrik Katup tersebut diproduksikan 100 persen oleh tenaga ahli Indonesia. Alhasil memberikan peluang kerja bagi masyarakat. "Produksi valve ini akan mendorong peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), khususnya di sektor Energi," kata Arcandra.

Hingga semester I tahun 2017, data Kementerian ESDM menyebutkan TKDN di sektor hulu migas telah mencapai 59%. Besaran TKDN tahun ini merupakan nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa hingga bulan Juni, yang mencapai US$ 3,278 juta.

(Baca: Aturan Baru, Kontraktor Migas Wajib Gunakan Produk Lokal)

Direktur PT TRK Lenny mengatakan perusahaannya terus meningkatkan pemakaian TKDN dalam proses operasional pabriknya, termasuk bahan baku katup. Saat ini capaian TKDN dari kegiatan perusahaannya sudah mencapai 38% untuk produk barang yang dihasilkan.

Di sisi lain, perusahaannya memang masih melakukan impor bahan baku. Alasannya masih ada beberapa jenis bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri. 

Namun demikian Lenny mengatakan untuk tenaga kerjanya, seluruhnya berasal dari Indonesia. "Kami membuka diri untuk perusahaan migas yang ada di dalam negeri untuk bekerja sama," kata dia.

Mengacu pada aturan kontrak bagi hasil gross split, jika tidak memenuhi TKDN minimal 30% maka kontraktor tidak mendapatkan tambahan bagi hasil.  Sementara  jika kontraktor memakai TKDN dengan porsi 30-50%, maka akan mendapat tambahan insentif 2%.

(Baca: Demi Investasi, Kementerian ESDM Pangkas Birokrasi Penunjang Migas)

Begitu juga  jika kontraktor memakai TKDN sebesar 50-70% maka akan mendapatkan tambahan bagi hasil tiga persen. Jika komponen TKDN kontraktor di atas 70 hingga 100%, maka kontraktor berhak mendapatkan tambahan bagi hasil empat persen. 

Video Pilihan

Artikel Terkait