Jalan Panjang Kesepakatan Harga Gas Proyek Tiung Biru US$ 1,5 Miliar

Akhirnya, harga gas bisa mencapai ke level US$ 7,6 per mmbtu tanpa eskalasi atau tetap selama 30 tahun.
Anggita Rezki Amelia
8 Agustus 2017, 20:39
pipa gas pertamina
Arief Kamaludin|Katadata

PT Pertamina EP Cepu dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) akhirnya menandatangani kesepakatan (Head of Agreement/HoA) harga gas dari Lapangan Jambaran-Tiung Biru. Namun untuk mencapai titik itu, proyek senilai US$ 1,5 miliar ini melalui jalan yang panjang.

Bahkan menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar proyek ini sudah berganti nama beberapa kali. “Dulu katanya bukan Jambaran Tiung Biru, tapi merah, putih dan akhirnya biru sekarang. Ini adalah sebuah perjalanan panjang, yang berakhir dengan HoA,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (8/8).

Proyek ini sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan sejak 2015. Sayangnya, sejak saat itu, proyek ini masih belum bisa berjalan karena terkendala kepastian pembeli gas. Penyebabnya adalah harga gasnya terlalu mahal.

(Baca: Kementerian ESDM Putuskan Harga Gas Jambaran Tiung Biru US$ 7,6)

Dalam rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) Jambaran-Tiung Biru pada 2015, harga gas pada saat beroperasi 2019 bisa mencapai US$ 8 plus 2% eskalasi. Mahalnya harga gas ini karena biaya investasi di Lapangan Jambaran-Tiung Biru cukup tinggi, bisa mencapai US$ 2,05 miliar.

Karena harga tersebut dianggap terlalu mahal, pemerintah meminta Pertamina menguranginya. Ini dilakukan supaya harga bisa lebih terjangkau pembeli. “Kalau harganya segitu, kemungkinan kemahalan dan tidak masuk keekonomian PLN,” ujar Arcandra.

Untuk mewujudkan hal itu, Pertamina EP Cepu pun berusaha mengurangi biaya investasinya. Langkah ini berbuah hasil karena pemenang tender untuk pembangunan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) Fasilitas pengolahan  Gas (GPF) Lapangan Jambaran Tiung Biru memberikan tawaran harga lebih murah. Alhasil investasi bisa ditekan menjadi US$ 1,8 miliar.

Namun penurunan itu pun dirasa kurang cukup. Alasannya dengan investasi sebesar itu harga gas masih sulit ditekan di bawah US$ 8 per mmbtu.

Kemudian, Arcandra dibantu dengan Direktorat Jenderal Migas, SKK Migas, dan BPH Migas menurunkan lagi biaya investasinya sebesar US$ 250 juta. Akhirnya, harga gas bisa mencapai ke level US$ 7,6 per mmbtu tanpa eskalasi atau tetap selama 30 tahun.

Harga itu pun disepakati oleh PLN dengan ditandai penandatangan HoA hari ini di Kementerian ESDM. Setelah itu akan dilanjutkan ke Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang akan dilaksanakan bulan depan.

Agar tetap ekonomis, pemerintah juga memberikan insentif kepada PEPC. Salah satunya perubahan bagi hasil pemerintah dan PEPC hingga kontrak berakhir di 2035.Pada kontrak sebelumnya, pemerintah mendapatkan 60 persen, sisanya 40 persen untuk kontraktor. Saat ini pemerintah memberikan PEPC, insentif berubah penambahan  menjadi 55 persen untuk pemerintah, dan 45 persen untuk kontraktor.

Alih Kelola

Selain kesepakatan harga, Kementerian ESDM juga mengumumkan adanya pengalihan hak kelola Exxon ke Pertamina EP Cepu. Awalnya ExxonMobil dan PEPC memiliki hak kelola masing-masing 41,4 persen. Sisanya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 9,2 persen dan Pertamina EP sebesar 8 persen.

Dengan pengalihan hak kelola tersebut, Pertamina EP Cepu menguasai 90%. Sisanya sebesar 10% akan dikuasai pemerintah daerah. (Baca: Exxon Lepas Seluruh Hak Kelola di Lapangan Jambaran Tiung Biru)

Adriansyah mengatakan proses akuisisi sudah sampai pada kesepakatan harga yang harus dibayar PEPC kepada Exxon. Hanya belum mau mendetailkan nilainya. Proses akuisisi ditargetkan bisa selesai dalam tempo satu sampai bulan ke depan.

 Di sisi lain, manajemen Exxon tidak berkomentar banyak mengenai hal itu. “Saya tidak dapat memberi komentar atas negosiasi komersiil yang sedang berlangsung,” ujar Vice Presiden for Public and Government Affairs ExxonMobil Erwin Maryoto kepada Katadata, Selasa (8/8).  

Efek Domino

Dengan kesepatan itu, diharapkan Lapangan Jambaran Tiung Biru yang masuk dalam proyek strategis nasional bisa menciptakan efek domino ke perekonomian daerah. Apalagi 100 mmscfd gas tersebut akan dinikmati PLN, dan sisanya 72 mmscfd untuk industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan rata-rata harga Biaya Pokok Produksi (BPP) untuk Jawa dan Bali sebesar US$ 6,5 sen per kwh. Dengan adanya kesepakatan harga gas Jambaran Tiung Biru sebesar US$ 7,6 per mmbtu flat, "Maka BPP-nya tidak naik," kata dia.

Kementerian ESDM juga mencatat proyek ini bisa merekrut 6.000 orang saat proses EPC. Jambaran Tiung Biru ditargetkan onstream 2020, atau paling lambat awal 2021. Adapun masa produksi Jambaran Tiung biru diprediksi bisa terus bertahan di posisi puncak (peak) selama 16 tahun sejak berproduksi pertama kali, lalu akan mengalami penurunan (decline) setelahnya.

(Baca: Tekan Biaya, SKK Migas Akan Periksa Proyek Jambaran Tiung Biru)

Gas dari lapangan Jambaran Tiung Biru nantinya juga akan terkoneksi dengan pipa Gresik-Semarang sepanjang 267 km dengan diameter 28 inch. Pipa Gresik-Semarang dengan investasi sekitar US$ 515 juta direncanakan selesai pada tahun 2018.

Video Pilihan

Artikel Terkait