Revisi Aturan, Kontraktor Migas Cukup Lapor Menteri untuk Ubah Direksi

“Perubahan direksi, komisaris, sudah direvisi di Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2017 jadi hanya melaporkan saja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Migas," kata Teguh Pamudji.
Anggita Rezki Amelia
7 Agustus 2017, 18:53
Pekerja migas
Dok. ExxonMobil

Perusahaan energi termasuk minyak dan gas bumi (migas) kini tidak perlu lagi meminta restu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 tahun 2017, pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 tahun 2017.

Ketentuan itu tertulis di pasal 9 aturan baru yang mulai berlaku sejak 3 Agustus 2017 itu. “Perubahan direksi, komisaris, sudah direvisi di Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2017 jadi hanya melaporkan saja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Migas," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (7/8).

(Baca: Jual-Beli Blok Migas dan Ganti Direksi Wajib Izin Menteri ESDM)

Perubahan lainnya yakni mengenai ketentuan pengalihan saham. Dalam aturan baru ini, Kementerian ESDM tidak melarang perusahaan mengalihkan sahamnya ke yang bukan afiliasinya. Sebelumnya, pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian secara langsung hanya dapat dilakukan kepada afiliasinya.

Namun untuk pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian secara langsung, kontraktor wajob melaporkan secara tertulis kepada Menteri ESDM melalui Kepala SKK Migas. Ini sesuai aturan lama.

Pengaturan mengenai pengalihan hak kelola (participating interest/PI) di sektor hulu migas tidak berubah. Artinya pengalihan saham secara langsung wajib mendapat persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan kepala SKK Migas. 

Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengalihan saham, perubahan direksi atau komisaris dilaksanakan sesuai peraturan perundangan di bidang BUMN. Namun juga harus dilaporkan kepada Menteri ESDM. (Baca: Ganti Direksi Izin Menteri ESDM Akan Buat Investasi Migas Tak Menarik)

Begitu juga terkait sektor hilir migas. Pengalihan saham dan perubahan direksi atau komisaris pada badan usaha hilir migas wajib melakukan pelaporan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas. Tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan Menteri ESDM dalam melakukan hal tersebut.

Dalam menyusun aturan ini, Kementerian ESDM juga sudah meminta masukan pemangku kepentingan pada 27 Juli 2017 lalu. Dengan begitu harapannya perubahan regulasi ini tidak lagi menghambat investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan perubahan regulasi tersebut sudah mengakomodir kontraktor migas. "Pada dasarnya semua perubahan itu sudah bagus," kata dia kepada Katadata.

(Baca: Disentil Jokowi, ESDM Revisi Aturan Ganti Direksi Wajib Restu Menteri)

 

Selain mengatur tentang pengawasan di sektor hulu dan hilir migas, aturan anyar itu juga mengatur sektor lainnya. Di antaranya adalah tentang pengalihan saham dan perubahan direksi di sektor ketenagalistrikan, mineral dan batu bara, juga Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Video Pilihan

Artikel Terkait