Kementerian ESDM Evaluasi Semua Aturan Termasuk Skema Gross Split

Jika tidak ada nilai tambah maka bisa saja aturan itu direvisi.
Anggita Rezki Amelia
25 Juli 2017, 13:30
Migas
Dok. Chevron

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi semua peraturan yang telah diterbitkan. Langkah ini menanggapi kritik Presiden Joko Widodo bahwa ada peraturan menteri yang direspons negatif oleh investor dan menghambat investasi, salah satunya di Kementerian ESDM.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan sedang mengevaluasi seluruh aturan yang diterbitkan di lingkungan kementeriannya. Ketika ditanya lebih lanjut, apakah evaluasi itu termasuk skema kontrak baru migas yaitu gross split, yang dikeluhkan oleh sebagian pelaku migas, dia menyatakan,  “Semua sedang kami evaluasi. Masih dalam pembicaraan,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/7) malam.

(Baca: Buat Aturan Hambat Investasi, Menteri ESDM dan LHK Ditegur Jokowi)

Menurut Arcandra setiap produk hukum yang dikeluarkan memiliki celah karena buatan manusia. Untuk itu perlu masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Jika tidak ada nilai tambah maka bisa saja aturan itu direvisi.

Advertisement

Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyarankan untuk mensosialisasikan peraturan supaya tidak mendapat penolakan. “Presiden menyarankan sebelum peraturan keluar, sosialisasikan dulu ke stakeholder, supaya tidak kaget. Kalau kaget akan banyak penolakan,” ujar Arcandra.

Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin (24/7), Jokowi memang menyoroti Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Baik di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan ESDM misalnya, yang saya lihat dalam satu dua bulan ini direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi,” kata dia, Senin (24/7).

Presiden Joko Widodo memang tidak menyebut aturan yang menghambat investasi. Sejak 2017, setidaknya Kementerian ESDM sudah mengeluarkan 44 peraturan Menteri, termasuk mengenai skema gross split yang terbit Januari lalu.

(Baca: Aturan Terbit, Kontrak Baru Migas Pakai Skema Gross Split)

Aturan kontrak gross split memang tengah menjadi sorotan pelaku industri minyak dan gas bumi (migas). Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017, skema kontrak baru ini tidak lagi menggunakan penggantian biaya investasi (cost recovery).

Salah satu kontraktor yang menyatakan skema itu tidak ekonomis adalah Chevron. Bagi perusahaan migas asal Amerika Serikat itu, skema gross split tidak ekonomis diterapkan di Blok Rokan.

Hal itu pun sudah disampaikan kepada Arcandra Mei lalu. “Tadi pagi diskusi sama Chevron, mereka minta split-nya belum pas.  Saya tantang mana datanya," kata Arcandra di Jakarta, Senin (8/5).

(Baca: Chevron Diminta Buktikan Gross Split Tak Ekonomis Buat Blok Rokan)

Kontraktor lainnya adalah Medco E&P Indonesia. Presiden Direktur Medco E&P Indonesia Ronald Gunawan mengatakan skema itu tidak ekonomis diterapkan pada sebagian blok yang dikelolanya dengan dana yang besar.

(REVISI: Ada perubahan judul dan beberapa kalimat pada paragraf satu dan dua berdasarkan penjelasan detail Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait