Arcandra Sebut Sosialisasi Aturan Hadapi Tantangan Faktor Politik

“Berkali-kali kami sosialisasikan, tetap saja orang mengertinya jadi lain. Ini ada aspek politik di luar kontrol kami,” ujar Arcandra.
Anggita Rezki Amelia
25 Juli 2017, 10:35
IPA 2017
Arief Kamaludin|Katadata
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar memberikan tinjauan persoalan migas di stand pamer Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, (17/5).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai aspek politik menjadi tantangan dalam mensosialisasikan aturan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini yang membuat masyarakat bias ketika memahami aturan tersebut.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar meminta masyarakat tidak melihat sebuah aturan hanya dari aspek politik, tapi terlebih dulu dari sisi teknokratik. “Berkali-kali kami sosialisasikan, tetap saja orang mengertinya jadi lain. Ini ada aspek politik di luar kontrol kami,” ujar dia ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin malam (24/7).

(Baca: Ganti Direksi Wajib Restu Menteri ESDM Bisa Picu Konflik Kepentingan)

Arcandra mengatakan peran Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM sangat penting dalam mensosialisasikan aturan. Apalagi dirinya mengaku tidak memiliki kompetensi mengenai bidang politik.

Di sisi lain, menurut Arcandra, peraturan yang dibuat Kementerian ESDM juga bukan lah kitab suci yang tidak bisa diubah, melainkan produk manusia yang ada celahnya. Jadi, ketika aturan tersebut memang tidak memiliki nilai tambah bisa direvisi.

Untuk merevisi atau membuat aturan, Kementerian ESDM juga akan mendengar masukan dari para pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah juga akan mensosialisasikan aturan tersebut sebelum dan sesudah terbit.

(Baca: Ditegur Jokowi, Kementerian ESDM Evaluasi Peraturan Menteri)

Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Pak presiden menyarankan sebelum peraturan keluar, sosialisasikan dulu ke stakeholder, supaya tidak kaget. Kalau kaget akan banyak penolakan,” ujar Arcandra.

Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (24/7), Jokowi memang menyoroti Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua kementerian ini dianggap telah menerbitkan aturan yang bisa membikin iklim investasi tidak menarik.

(Baca: Buat Aturan Hambat Investasi, Menteri ESDM dan LHK Ditegur Jokowi)

Padahal saat ini pemerintah tengah fokus menarik investasi karena berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. “Baik di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan ESDM misalnya, yang saya lihat dalam satu dua bulan ini direspon tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi,” kata Presiden Jokowi.

Video Pilihan

Artikel Terkait