Ganti Direksi Wajib Restu Menteri ESDM Bisa Picu Konflik Kepentingan

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pembagian fungsi pemerintah dan korporasi menjadi tidak tegas dengan aturan itu.
Anggita Rezki Amelia
24 Juli 2017, 18:39
migas
Katadata

Aturan baru terkait kewajiban mendapat persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ketika mengganti direksi dan komisaris di perusahaan energi termasuk minyak dan gas bumi (migas) bisa menciptakan konflik kepentingan. Pemerintah dianggap terlalu mengintervensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap korporasi.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pembagian fungsi pemerintah dan korporasi menjadi tidak tegas dengan aturan itu. “Saya kira berpotensi konflik kepentingan," kata dia kepada Katadata, Senin (24/7).

(Baca: Buat Aturan Hambat Investasi, Menteri ESDM dan LHK Ditegur Jokowi)

Kewajiban mendapat persetujuan dari Menteri ESDM dalam pergantian direksi dan komisaris ini tercantum pada Permen 42 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Aturan itu menyebutkan menteri memiliki kewenangan menyetujui atau menolak permohonan perubahan direksi atau komisaris.

Menurut Komaidi dengan aturan itu pemerintah terlalu ikut campur proses pemilihan jajaran direksi suatu perushaaan. Seharusnya fungsi pengawasan pemerintah tidak perlu menyentuh pemilihan direktur atau komisaris.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menganggap aturan itu tidak akan menimbulkan konflik kepentingan. "Apanya yang konflik, pemerintah mempunyai kekuasaan hukum yang melekat," kata dia kepada Katadata, Senin (24/7).

Satya mengatakan untuk menilai aturan itu harus melihat kontrak yang dipegang investor. Jika kontrak itu belum mengatur hal tersebut maka aturan itu menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap kontraktor.

(Baca: Ganti Direksi Izin Menteri ESDM Akan Buat Investasi Migas Tak Menarik)

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko juga mengatakan persetujuan Menteri atas perubahan direksi atau peralihan saham bukanlah bentuk intervensi Pemerintah kepada perusahaan. Pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral diamanatkan kepada Menteri ESDM.

Negara sebagai pemberi izin harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagai wujud dari pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. “Jadi Pemerintah tidak hanya sekedar menerima laporan. Itu konteksnya, jangan dimaknai sebagai intervensi," ujar Sujatmiko berdasarkan keterangan resminya, Senin (24/7).

Menurut Sujatmiko substansi yang ada di aturan itu juga bukan hal baru. Salah satunya adalah ketika Medco mengambil alih Newmont dan Adaro mengambil alih BHP Billiton.

(Baca: Jual-Beli Blok Migas dan Ganti Direksi Wajib Izin Menteri ESDM)

Sujatmiko juga mengatakan persetujuan Menteri ESDM ini berlaku terhadap penggantian direksi dan komisaris perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia. "Persetujuan perubahan direksi atau komisaris badan usaha migas hanya untuk yang terkait langsung dengan wilayah kerja di Indonesia, jadi bukan yang di pusatnya," kata dia kepada Katadata, Senin (24/7).

Video Pilihan

Artikel Terkait