Kementerian ESDM Bantah Smelter Nikel Rugi Akibat Aturan

Menurut Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja sama Kementerian ESDM Sujatmiko, industri smelter nikel merugi akibat turunnya harga jual dan membengkaknya biaya produksi.
Anggita Rezki Amelia
24 Juli 2017, 10:43
Kementerian ESDM
Arief Kamaludin | Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 menjadi biang keladi meruginya pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel. Ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) Jonatan Handjojo yang menyebut puluhan smelter terancam tutup sejak aturan itu berlaku.

Menurut Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja sama Kementerian ESDM Sujatmiko, industri smelter nikel merugi akibat turunnya harga jual. Penurunan harga ini juga karena permintaan nikel pada industri stainless steel di kuartal kedua 2017 melemah.

(Baca: 23 Smelter Nikel Terancam Tutup Akibat Kebijakan Ekspor Mineral)

Faktor lainnya yakni harga produksi pabrik smelter nikel juga meningkat, sehingga membuat keekonomian semakin tertekan. Harga coking coal (kokas) meningkat dari US $100/ton di Desember 2016 menjadi US $200/ton pada Mei 2017.

Kokas diketahui menjadi sebagai salah satu komponen utama pada struktur biaya dalam proses pengolahan dan pemurnian nikel dengan teknologi blast furnace. Besarannya diperkirakan mencapai 40% dari total biaya produksi.

Kedua faktor itu lah yang menjadi penyebab industri smelter merugi. "Tidak tepat jika PP No. 1 Tahun 2017 menimbulkan kerugian bagi pengusaha smelter nikel sehingga menyebabkan ditutupnya operasi produksi smelter nikel di tanah air.," kata Sujatmiko dikutip dari keterangan resminya, Senin (24/7).

Sujatmiko mengatakan risiko turunnya harga nikel ini memang tidak bisa terelakan. Alasannya tidak ada satu organisasi atau negara yang dapat menentukan atau mengontrol harganya. Hal ini terjadi juga di komoditas mineral dan batubara.

Ekspor Indonesia juga tidak dapat mengontrol harga nikel, karena kontribusinya yang tidak signifikan. Mengacu United States Geological Survey, Januari 2017, Indonesia memiliki cadangan nikel hanya 6% dari total cadangan dunia. Sedangkan pada tahun 2016 kontribusi produksi nikel Indonesia dalam menyuplai kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 7%.

 

Realisasi ekspor nijih nikel kadar rendah dari Indonesia untuk periode Januari hingga Juni 2017 juga hanya 403.201 ton “Jadi tidak tepat kalau dikatakan harga nikel dunia terkontrol oleh ekspor terbatas nikel kadar rendah dari Indonesia,” ujar dia.

Pemasok utama adalah Filipina, lebih dari 22%. Kemudian disusul Rusia dan Kanada, masing-masing sekitar 11%. Sementara Australia dan New Caledonia masing-masing sekitar 9%. (Baca: RI Larang Ekspor Nikel, Filipina Beruntung)

Di sisi lain menurut Sujatmiko semangat penerbitan PP No. 1 Tahun 2017 adalah mendorong dan mempercepat pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam."Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri agar memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi Mineral dan KK," ujar dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) Jonatan Handjojo mengatakan dari 25 perusahaan yang membangun smelter nikel, hanya dua smelter di Morowali, Sulawesi Tengah yang masih beroperasi secara sehat. “Sisanya 23 smelter semua sakit," kata dia di Jakarta, Kamis (20/7).

(Baca: Jokowi Teken Aturan Izin Ekspor Mineral dengan Tiga Syarat)

Penyebabnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang mengizinkan ekspor konsentrat  dengan catatan wajib membangun smelter paling lambat selama lima tahun ke depan. Hal itu juga diperkuat terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang melonggarkan ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7 persen. Sedangkan ekspor bijih bauksit dengan kadar lebih besar dari 42 persen dibuka asal sudah melalui proses pencucian.  

Video Pilihan

Artikel Terkait