Soroti RUU Migas, Industri Ingin Kontrak Diperpanjang Lebih Satu Kali

“Memang yang memutuskan pemerintah, tapi kami ingin fleksibel saja," kata Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong.
Anggita Rezki Amelia
19 Juli 2017, 19:35
Sumur Minyak
Chevron

Pelaku industri yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyoroti klausul perpanjangan kontrak dalam Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Mereka menginginkan perpanjangan kontrak tidak dibatasi hanya satu kali, seperti yang tercantum dalam draf RUU itu.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan perpanjangan kontrak tidak perlu dibatasi 20 tahun. “Memang yang memutuskan pemerintah, tapi kami ingin fleksibel saja," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7).

(Baca: Jonan Buat Aturan Jaga Investasi Blok Migas yang Akan Habis Kontrak)

Selain itu menurut Marjolijn dalam memberikan perpanjangan pemerintah juga tidak menyamaratakan seluruh wilayah kerja. Pemberian perpanjangan harus berdasarkan kasus per kasus, karena setiap blok memiliki kriteria yang berbeda.

Advertisement

Di tempat yang sama, salah satu Direktur IPA Nico Muhyiddin menginginkan tata cara perpanjangan kontrak tidak berubah seperti Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. Dalam aturan tersebut memang hanya menyebutkan badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu kontrak kerja sama paling lama 20 tahun.

Dalam draf RUU migas pasal 13 ayat 6 menyebutkan perpanjangan kontrak kerja sama hanya dapat dilakukan satu kali paling lama 20 tahun. "Dalam RUU migas  ini ada pembatasan tambahan hanya boleh usulkan perpanjangan​ itu sekali, ini kan perpanjangan bisa dilihat kasus per kasus," ujar dia.

Pemerintah juga diminta tidak sembarangan memberikan perpanjangan kepada setiap kontraktor. Mereka harus terlebih dulu melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap kontraktor yang mengajukan perpanjangan kontrak.

Permintaan lainnya dari pelaku industri adalah bentuk hukum antara kontraktor dengan pemerintah bersifat perdata. Hal ini untuk menghindari adanya potensi kriminalisasi jika masuk ranah pidana.

(Baca: Pemerintah Sulit Hilangkan Kriminalisasi di Industri Migas)

Menurut Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia Albert Simanjuntak hal tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum. Jadi jika ada sengketa, penyelesaiannya bisa melalui sanksi yang diatur dalam kontrak.

Dengan begitu kalau ada kesalahan tidak langsung dikriminalisasi, seperti yang terjadi dalam kasus bioremediasi. “Di UU migas​ ini kami minta kepastian itu dibunyikan. Jadi kalau ada dispute diselesaikan  dengan mekanisme yang ada. Jangan langsung bawa ke kriminal," ujar Albert.

Selain itu dalam RUU Migas seharusnya memasukkan kembali prinsip Assume & Discharge atau pembebasan pajak tidak langsung atas jatah bagi hasil migas kontraktor. Hal ini untuk menjamin selama jangka waktu kontrak bagian kontraktor dan pemerintah tetap sama.

Kemudian harga gas untuk dalam negeri harus sesuai dengan harga pasar. Hal lainnya adalah harga gas juga ditetapkan melalui diskusi antara produsen dan pembeli dan disetujui pemerintah. Jika tidak akan berdampak pada keekonomian proyek serta menambah proses birokrasi.

(Baca: Berpacu Mengurai Ruwetnya Masalah Harga Gas)

IPA juga mengusulkan  ketentuan peralihan yang menyeluruh dalam RUU migas. Artinya dalam ketentuan itu pemerintah menghormati seluruh ketentuan kontrak atau perjanjian yang sudah ada.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait