Petronas Deklarasikan Kondisi Kahar, Pasokan ke PLN Diganti LNG

“Kebijakan kami mengutamakan LNG yang ada di dalam negeri,” kata Fatar
Anggita Rezki Amelia
10 Juli 2017, 19:58
Pipa gas
Arief Kamaludin|KATADATA

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengkaji opsi gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) untuk memasok ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambaklorok yang berkapasitas 1.000 megawatt (MW). Ini karena Petronas menyatakan Lapangan Kepodang, Blok Muriah yang memasok gas ke pembangkit itu dalam kondisi kahar.

Deputi Operasi SKK Migas Fatar Yani mengatakan opsi LNG itu diambil karena sampai sat ini belum ada sumber gas di dekat Lapangan Kepodang yang ekonomis. Jadi, Petronas menawarkan opsi LNG dari Malaysia untuk memasok pembangkit tersebut.

(Baca: Petronas Deklarasikan Kondisi Kahar di Lapangan Kepodang)

Namun, pemerintah menolak opsi tersebut. “Kebijakan kami mengutamakan LNG yang ada di dalam negeri,” kata Fatar kepada Katadata, Senin (10/7).

Advertisement

Kepala Divisi Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Chairani Rachmatullah mengatakan sebenarnya di dalam kontrak, Petronas akan menyuplai gas sebanyak 116 mmscfd. Namun karena kondisi kahar, mereka hanya bisa memasok 70 mmscfd.

Untuk itu, PLN akan mencari pasokan lain untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Di sisi lain, Petronas juga tidak akan dikenakan dengan karena tidak bisa memenuhi kuota tersebut. “Kalau Force Majeure tidak ada denda,” kata dia kepada Katadata, Senin (10/7).

Senior Manager Corporate Affairs&Administration Petronas Carigali Indonesia Andiono Setiawan mengatakan kondisi kahar tersebut telah disampaikan sejak 8 Juni 2017 lalu. Keputusan itu diambil setelah melalui penilaian dan kinerja yang telah dilakukan.

(Baca: Petronas Siap Kucurkan US$ 80 Juta untuk Mengebor 2 Sumur di Bukit Tua)

Hasil penilaian itu menyebutkan dari delapan sumur yang dibor sampai saat ini menunjukkan cadangan yang ada di lapangan itu telah habis. Untuk itu saat ini perusahaan membahas kelanjutan blok tersebut dengan pemerintah. “Kami bekerja bersama dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia kepada Katadata, Jumat (7/7).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait