Pemerintah Minta Pertamina Kembalikan Blok East Kalimantan

"Kami lelang cepat saja, sehingga ke depannya ada rencana lebih matang," kata Arcandra
Anggita Rezki Amelia
5 Juli 2017, 14:15
Rig Minyak
Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyarankan agar PT Pertamina (Persero) mengembalikan Blok East Kalimantan kepada pemerintah. Hal ini menindaklanjuti hasil kajian mengenai Blok East Kalimantan yang tidak ekonomis dengan skema kontrak gross split.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku dapat memahami hasil kajian Pertamina yang menilai Blok East Kalimantan tidak ekonomis karena ada kewajiban dana pemulihan tambang (Abandonment Site Restoration/ASR). Apalagi jumlah anjungan lepas pantai di blok tersebut juga tidak sedikit sehingga butuh biaya yang besar.

(Baca: Kajian Pertamina Atas 8 Blok Migas: East Kalimantan Tak Ekonomis)

Untuk itu, Arcandra menyarankan agar Pertamina mengembalikan blok tersebut tanpa perlu lagi mengevaluasi ulang keekonomiannya. "Kalau tidak ekonomis langsung dikembalikan ke pemerintah," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/6).

Semakin cepat Pertamina mengembalikan blok tersebut maka akan semakin baik. Apalagi kontrak Blok East Kalimantan akan berakhir di 2018. Dengan begitu pemerintah bisa segera mendapatkan kepastian mengenai operatornya. 

Setelah dikembalikan Pertamina, pemerintah akan melelang blok tersebut kepada investor migas lainnya yang berminat. "Kami lelang cepat saja, sehingga ke depannya ada rencana lebih matang," kata Arcandra

Selain Blok East Kalimantan, sebenarnya masih ada tujuh blok lainnya yang menjadi penugasan pemerintah kepada Pertamina, yakni  Sanga-Sanga, South East Sumatera, NSO, Tengah, Ogan Komering, Tuban, dan Attaka. Kedelapan blok ini akan berakhir kontrak 2018.

Grafik: Kumulatif Dana Kewajiban Pasca Operasi Tambang (ASR) 2010-2016
Kumulatif Dana Kewajiban Pasca Operasi Tambang (ASR) 2010-2016

Arcandra mengatakan tujuh blok migas itu masih ekonomis menggunakan gross split. Namun, untuk mengelola semua itu, Pertamina meminta tambahan bagi hasil di sejumlah blok. Besarannya masih belum mau disampaikan.

(Baca: Aturan Baru, Dana Pasca Tambang Wajib Masuk Kontrak Migas)

Jika mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017, sebenarnya ada peluang mendapatkan tambahan bagi hasil maksimal lima persen. "Ada beberapa blok yang butuh tambahan split, ada yang tidak, masih dibahas," kata Arcandra.

Di tempat yang sama, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, hingga kini belum menerima jawaban resmi pemerintah terkait permintaan evaluasi Blok East Kalimantan. Perusahaan pelat merah ini meminta tambahan waktu selama tiga bulan hingga September untuk menghitung ulang keekonomian blok tersebut.

Menurut Syamsu, Pertamina tetap kesulitan mencapai keekonomian di Blok East Kalimantan sekalipun mendapat tambahan split lima persen dari pemerintah. Alasannya, beban biaya ASR yang cukup besar sehingga mempengaruhi keekonomian.

(Baca: Pertamina Minta 3 Bulan Evaluasi Ulang Blok East Kalimantan)

Namun, apabila dana ASR tidak ditanggung Pertamina, blok tersebut cukup ekonomis untuk dikembangkan. "Yang pasti karena ASR cukup besar. Kalau kami masukin itu, keekonomiannya turun," ujar Syamsu.

Video Pilihan

Artikel Terkait