Berisiko Sengketa, Aset BUK Migas Perlu Dipisahkan dari Negara

"Jangan ketika sedang rugi, misalnya karena dry hole, kemudian dianggap merugikan negara. Apalagi ini untuk menangani bisnis hulu migas yang risiko ketidakpastiannya tinggi,"
Anggita Rezki Amelia
20 Juni 2017, 19:13
Migas
Dok. Chevron

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka peluang kekayaan yang ada pada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan dipisahkan dari negara. Hal ini sejalan dengan usulan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widhya Yudha mengatakan pemisahan kekayaan BUK dengan negara ini untuk mengurangi risiko jika terjadi sengketa dalam kontrak. ”Kalau ada dispute, aset yang dimiliki negara terpisah dari yang dimiliki badan usaha. Jadi usulan SKK Migas bisa dipertimbangkan," ujar dia kepada Katadata pekan lalu. 

(Baca: SKK Beri 8 Masukan RUU Migas ke DPR)

Hal senada juga disampaikan Penasihat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto. Kekayaan BUK Migas sebagai badan usaha sudah semestinya negara. Tujuan untuk memudahkan BUK Migas dalam menjalankan usahanya nanti.

Apalagi ketika melakukan tugas dan fungsinya sebagai badan usaha, BUK Migas bisa mengalami untung dan rugi.  "Jangan ketika sedang rugi, misalnya karena dry hole, kemudian dianggap merugikan negara. Apalagi ini untuk menangani bisnis hulu migas yang risiko ketidakpastiannya tinggi," kata dia kepada Katadata pekan lalu. 

(Baca: DPR Bahas Opsi Penghapusan Hukuman Penjara dalam UU Migas)

Di sisi lain, pemerintah juga diminta tidak terlalu ikut campur manajemen BUK Migas secara korporasi. Alasannya, hal itu bisa menghambat proses pengambilan keputusan karena birokrasinya bisa menjadi panjang.

Pemerintah sebagai pengawas, sebaiknya hanya menetapkan target makro sebagai indikator penilaian kinerja direksi BUK Migas. Jika tidak mencapai target tersebut, mereka bisa dicopot. "Jangan kemudian pemerintah masuk ke dalam dan mencampuri manajemen korporasinya secara mikro," kata dia. 

Dalam draf RUU Migas disebutkan, BUK Migas adalah badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi. Lembaga ini digadang-gadang sebagai pengganti SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir Migas.

(Baca: Miliki 5 Unit Kerja, BUK Migas Diklaim Bebas Konflik Kepentingan)

Mengenai modal BUK sebenarnya telah diatur dalam pasal 52 RUU Migas. Pasal itu menyebutkan modal awal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.

Video Pilihan

Artikel Terkait