SKK Beri 8 Masukan RUU Migas ke DPR

Dengan produksi dan cadangan yang semakin menurun dan relatif kecil, UU yang baru ini harus dapat menarik dan mendorong investasi serta memudahkan kegitan operasional.
Anggita Rezki Amelia
15 Juni 2017, 18:26
SKK Migas
Arief Kamaludin|KATADATA
SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hari ini menyerahkan 8 rekomendasi mengenai Rancangan Undang-undang Migas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan dalam rekomendasi itu adalah lembaganya pada dasarnya siap melaksanakan apapun yang menjadi keputusan dan ditetapkan dalam RUU Migas. Hal ini termasuk mengenai pembentukan BUK Migas.

(Baca: Revisi UU Migas, DPR Rancang Badan Usaha Khusus Migas)

Poin pertama, SKK Migas menginginkan adanya kejelasan tata kelola dan kemandirian dan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Kedua, dengan produksi dan cadangan yang semakin menurun dan relatif kecil, UU yang baru ini harus dapat menarik dan mendorong investasi serta memudahkan kegitan operasional.

Ketiga, SKK Migas menilai belum terdapat kejelasan terkait pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor hulu. Keempat, perlu ada kejelasan mengenai bentuk BUK Migas, apakah berbentuk korporasi yang mengelola kekayaan sendiri, artinya hanya menyetor dividen ke pemerintah atau sebagai instansi pemerintah. Jika sebagai instansi maka harus menyetorkan seluruh pendapatan ke pemerintah.

Kelima, perlu adanya pengaturan mengenai pemisahan kekayaan, termasuk pembukuan sebagai suatu badan hukum untuk meminimalkan risiko terhadap seluruh milik negara. Keenam, perlu ada kejelasan mengenai sumber kekayaan dan sumber pendapatan BUK Migas.

Ketujuh, harus ada kejelasan aturan peralihan untuk menjaga kesinambungan operasi minyak dan gas bumi berserta kegiatan penunjangnya. Poin Kedelapan, SKK Migas mempertanyakan pengaturan di industri tengah (midstream) dalam UU anyar itu. (Baca: Pemerintah dan DPR Sepakat RUU Migas Selesai Tahun Ini)

Namun, penjelasan lebih detail terhadap semua rekomendasi ini menurut Amien akan disampaikan tertulis. "Seperti disampaikan Pimpinan Badan Legislasi (Baleg), kami akan siapkan penjelasan lebih detail terkait usulan kami di hulu migas," kata dia di Rapat Baleg Jakarta, Kamis (15/6).

Di luar hal itu, pengawas internal SKK Migas Taslim Z. Yunus menyoroti terkait aset-aset kontraktor yang masih dibebankan pajak dalam BUK Migas. Seharusnya aset ini tidak perlu dibebankan pajak karena menjadi aset negara setelah kontrak berakhir.  

Aset operasi migas yang tidak dikenakan pajak ini juga bisa digunakan di blok lain selama kontraktornya masih sama. Hal ini lebih fleksibel dan memacu kontraktor untuk mau berinvestasi. "Di mata investor dengan adanya pembebasan pajak itu jelas menguntungkan investor karena biaya lebih murah," kata Taslim. 

Kemudian, Taslim juga mengingatkan agar kontraktor bisa bekerja fleksibel dibawah BUK Migas. Jangan sampai seperti saat ini di mana mereka harus menghadapi sejumlah auditor negara dalam proses audit. (Baca: Revisi UU Migas, Anggota DPR Terbelah Soal Posisi BUK Migas)

Di sisi lain, Baleg masih belum memutuskan nasib SKK migas dalam aturan baru itu. Alasannya pembahasanya belum selesai dan akan dilanjutkan setelah lebaran nanti.

Video Pilihan

Artikel Terkait