Dana Minim, Pertamina Minta Pemerintah Garansi Proyek Kilang

“Kalau garansi, mungkin. Tapi minta PMN kayaknya tidak deh, beban kami sudah banyak,”
Anggita Rezki Amelia
15 Juni 2017, 14:06
Kilang Minyak
KATADATA
Kilang Minyak

PT Pertamina (Persero) meminta adanya garansi mengenai proyek kilang minyak kepada pemerintah. Hal ini agar perusahaan pelat merah tersebut bisa mendapatkan pendanaan untuk meringankan perusahaan.

Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan Pertamina Arief Budiman mengatakan jaminan itu lebih baik dibandingkan harus meminta penyertaan modal negara (PMN). “Kalau garansi, mungkin. Tapi minta PMN kayaknya tidak deh, beban kami sudah banyak,” kata dia di Jakarta, Rabu (14/6).

(Baca: Harga Minyak Anjlok, Laba Pertamina Tergerus Rp 409 Miliar)

Menurut Arief, garansi itu juga diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Pasal 20 aturan tersebut menyebutkan beberapa alternatif fasilitas pendanaan.

Fasilitas pendanaan itu yakni PMN, kemudian laba ditahan, pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri, penerbitan obligasi oleh Pertamina dan pinjaman yang dilakukan perusahaan, baik  berasal dari dalam atau luar negeri. Untuk pinjaman Pertamina.  PT Pertamina (Persero) juga bisa mendapat jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa proyek kilang yang ditugaskan Pertamina adalah proyek di Bontang, Kalimantan Timur dan Tuban di Jawa Timur. Selain itu proyek lainnya berada di Cilacap , Balongan, Balikpapan dan Dumai, Jawa Barat.

Untuk menggarap proyek kilang tersebut, Pertamina membutuhkan dana sekitar US$ 36,27 miliar atau lebih dari Rp 471 triliun. Perinciannya, Kilang Balongan sebesar US$ 1,27 miliar, Kilang Balikpapan US$ 5,3 miliar, Kilang Cilacap US$ 4,5 miliar, dan Kilang Dumai US$ 4.2 miliar. Kemudian untuk kilang baru di Tuban harus menyiapkan dana US$ 13 miliar dan Kilang Bontang US$8 miliar.

Grafik: Biaya Revitalisasi dan Pembangunan Kilang Nasional
Biaya Revitalisasi dan Pembangunan Kilang Nasional

Dengan kebutuhan dana yang cukup besar itu, Pertamina kemudian mengatur ulang jadwal operasi beberapa kilang. Alasannya jika proyek tersebut dilaksanakan bersamaan maka akan memberatkan kondisi keuangan perusahaan.

 (Baca: Impor Bisa Bengkak, Pemerintah Larang Pertamina Tunda Proyek Kilang)

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, meski jadwalnya mundur Pertamina tetap mengusahakan sebelum 2025 sudah terbangun. "Kami mencoba reschedule ke belakang sedikit (proyek kilang), tapi tetap memenuhi target 2025," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa malam (6/6).

Sejumlah kilang mengalami pemunduran jadwal yakni, Kilang Tuban di Jawa Timur yang mundur ke 2024 dari target awal 2021. Kedua, Kilang Cilacap, di Jawa Tengah yang molor ke 2023 dari rencana 2021.

Ketiga, Kilang Balongan di Jawa Barat, mundur menjadi 2021 dari 2020. Keempat, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur di bangun dua fase, fase-1 diundur menjadi 2020 dari rencananya 2019. Begitu juga pembangunan fase-2, awalnya ditargetkan beroperasi 2020, mundur menjadi 2021.

(Baca: Dana Terbatas, Pertamina Jadwal Ulang Proyek Kilang)

Namun, tidak semua proyek kilang tersebut mundur dari jadwal awal. Proyek kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur dan peningkatan kapasitas kilang di Dumai, Jawa Barat, masih tetap sesuai rencana.

Video Pilihan

Artikel Terkait