Kementerian ESDM Minta Kontrak Blok East Natuna Pakai Gross Split

“Kami belum terima kajian pasar dan teknologi. Rencananya akhir tahun ini selesai,” ujar Wiratmaja.
Anggita Rezki Amelia
14 Juni 2017, 11:49
Pekerja migas
Dok. ExxonMobil

Pemerintah meminta skema kontrak Blok East Natuna menggunakan gross split. Hal ini mengacu pada  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 tahun 2017 mengenai kontrak bagi hasil gross split.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan kontrak baru atau blok terminasi akan menggunakan gross split, termasuk East Natuna. “Ini kan kontraknya baru. Pasti gross split,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/6).

(Baca: Aturan Terbit, Kontrak Baru Migas Pakai Skema Gross Split)

Ketentuan mengenai skema gross split untuk blok terminasi ini tercantum dalam pasal 24 Permen ESDM Nomor 8 tahun 2017. Pasal tersebut menyebutkan pengelolaan terhadap wilayah kerja yang akan berakhir jangka waktu kontraknya dan tidak diperpanjang diberlakukan gross split.

Namun menurut Wiratmaja sampai saat ini pemerintah dan konsorsium Blok East Natuna, yakni PT Pertamina (Persero), ExxonMobil dan PTT EP masih membahas syarat dan ketentuan dalam kontrak. Syarat dan ketentuan ini akan mengacu pada kajian pasar dan teknologi yang dilakukan konsorsium.

Kajian pasar dan teknologi ini penting untuk mengetahui pengelolaan gas yang ada di Blok East Natuna. Penyebabnya blok tersebut memiliki kandungan gas karbon dioksida (CO2) yang tinggi mencapai 72 persen. Ini tentu perlu teknologi yang berbeda.  

Wiratmaja berharap kajian pasar dan teknologi itu selesai tahun ini. Apalagi menurut informasi yang diperoleh Katadata, dua pekan lalu konsorsium sudah melakukan lokakarya (workshop) membahas mengenai hal ini. “Kami belum terima kajian pasar dan teknologi. Rencananya akhir tahun ini selesai,” ujar dia. (Baca: Exxon Siap Pakai Skema Bagi Hasil Gross Split di Blok East Natuna)

Awalnya pemerintah menginginkan penandatanganan kontrak East Natuna terlaksana tahun lalu. Saat itu pemerintah ingin agar produksi minyak di blok tersebut didahulukan dibandingkan produksi gas bumi. Alasannya, gas bumi di Blok East Natuna memiliki kadar karbondioksida yang tinggi.

Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Tunggal menyatakan, Pertamina secara prinsip tidak mempermasalahkan konsep tersebut. Bahkan, sudah ada kesepakatan mengenai bagi hasilnya. Dalam draf kontrak tertulis, bagi hasil untuk negara sebesar 60 persen untuk minyak. (Baca: Pemerintah Siapkan Insentif Agar Blok East Natuna Cepat Produksi)

Namun rencana tersebut belum disetujui anggota konsorsium. Mereka meminta pengembangan gas dan minyak tidak dipisahkan. Untuk akan dibuat kajian teknologi dan pasar.

Video Pilihan

Artikel Terkait