Kepala BPH Kritik Usulan DPR soal Pembubaran Institusinya

Anggita Rezki Amelia
2 Juni 2017, 12:28
Pelantikan Pejabat ESDM
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang baru Fanshurullah AS (kiri) berbincang dengan anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad (tengah) dan Ahmad Rizal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pembubaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam revisi Undang-undang Migas (RUU Migas). Namun, Kepala BPH Fanshurullah Asa mengkritik usulan tersebut karena berlawanan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).  

Menurut dia, BPH tidak bisa dibubarkan karena keputusan MK Nomor 65 Tahun 2012 menyatakan keberadaan badan tersebut sudah sesuai  konstitusi. "Kalau MK sudah memutuskan, tidak ada lagi lembaga hukum yang bisa menggagalkan, mencabut, atau meninjau kembali," kata dia di Jakarta, Rabu lalu (31/5).

(Baca: Draf Revisi UU Migas, DPR Usul Pembubaran BPH Migas)

Fanshurullah mempertanyakan rencana DPR yang akan memasukkan fungsi BPH ke Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Sebab, lembaga BUK ini diragukan bisa menjalankan fungsi BPH secara benar karena merangkap regulator dan operator.

Padahal, seharusnya ada badan yang berfungsi menjembatani itu. “Kalau pemain merangkap sebagai wasit, kira-kira bagaimana permainannya? Makanya dibuat BPH Migas, ada pemerintah sebagai regulator, BPH Migas yang mengatur dan mengawasi," kata Fanshurullah.

Karena itulah, dia berpendapat, BPH masih layak dipertahankan. Apalagi saat ini masih banyak persoalan di hilir migas, mulai dari tumpang tindih infrastruktur pipa dan harga gas yang masih mahal. Peran BPH juga diperlukan untuk mengawasi program BBM satu harga.

(Baca: Jonan Minta Kepala BPH Migas yang Baru Kawal BBM Satu Harga)

Fanshurullah mengatakan, DPR juga tidak adil dalam menyusun RUU Migas. Alasannya, BPH langsung dibubarkan ketika aturan anyar itu diundangkan. Namun di sisi lain, kelembagaan lainnya yakni SKK Migas yang tetap berfungsi sampai BUK terbentuk.

Dalam Pasal 92, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi memang tetap melaksanakan fungsi dan tugas sampai dengan terbentuknya BUK Migas. Sedangkan pembubaran BPH Migas tertuang dalam pasal 93. (Baca: Revisi UU Migas, DPR Rancang Badan Usaha Khusus Migas)

Adapun, menurut pasal 95, BUK Migas dibentuk paling lama satu tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai diundangkan. "Ada pasal yang menyebutkan SKK Migas itu tetap jalan sampai terbentuknya BUK Migas, ini kan pasal karet," kata dia. 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait