Setelah 2 Tahun, Laporan Keuangan Kementerian ESDM ‘Naik Kelas’

"Saya garis bawahi, kami tidak (jual-beli WTP). Ini murni, tidak pernah melakukan pendekatan apa pun," kata Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein.
Anggita Rezki Amelia
Oleh Anggita Rezki Amelia
29 Mei 2017, 20:57
Direktorat ESDM
Arief Kamaludin | Katadata

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2016 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut 'naik kelas' atau lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir yang masih memperoleh stempel wajar dengan pengecualian (WDP).

Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein mengatakan, perolehan opini WTP itu merupakan buah perbaikan kinerja di lingkungan kementeriannya dan bukan sesuatu yang diperjualbelikan. "Saya garis bawahi, kami tidak (jual-beli WTP). Ini murni, tidak pernah melakukan pendekatan apa pun," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/5).

(Baca: BPK: Ada Kerugian Negara Dalam Proyek Kilang LPG)

Menurut Mochtar, selain pembenahan sistem tata kelola, pihaknya juga melakukan penguatan organisasi sebagai upaya untuk memperkuat transparansi. Pembenahan ini  mulai dilakukan Kementerian ESDM perlahan-lahan pada tahun lalu. 

Kementerian ESDM melakukan pembenahan terhadap tiga hal. Pertama, mengenai piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam hal ini dilakukan konfirmasi, rekonsiliasi dan evaluasi piutang PNBP setiap tutup tahun.

Kedua, penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB). ATB senilai sekitar Rp 1,7 triliun telah dievaluasi kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kementerian ESDM juga berkoordinasi dengan Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, untuk mengoreksi buku yang tidak memenuhi kriteria tersebut. 

(Baca: Jonan Ditenggat Sikapi 65 Temuan BPK Hingga Awal Desember)

Ketiga, pembenahan barang persediaan. Kementerian ESDM telah menginventarisasi 4 779 unit barang persediaan senilai Rp 666,2 miliar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, menyerahkan kepada pemerintah daerah sebanyak 9.561 unit senilai Rp 985,7 miliar.

Sekadar informasi, Kementerian ESDM pernah memperoleh WTP pada laporan keuangan tahun 2013. Namun, setahun kemudian mendapat opini WDP lantaran piutang yang disajikan pada laporan keuangan ESDM sebesar Rp 23,12 triliun dinilai tidak memadai. 

(Baca: Bentuk Direktorat Baru, Kementerian ESDM Tambah 445 Karyawan)

Pada tahun 2015, Kementerian ESDM memperoleh opini WDP. Penyebabnya, nilai piutang yang disajikan Kementerian ESDM sebesar Rp 27,99 triliun tidak didukung dengan rincian dari dokumen sumber yang memadai. Selain itu, ada sejumlah wajib bayar yang tidak sependapat dengan nilai piutang sebesar minimal Rp 10,43 miliar.

Video Pilihan

Artikel Terkait