Minat Ambil Alih Blok Migas Akan Surut Akibat Penggantian Investasi

Apabila kontraktor lama tidak efisien dan boros, tidak tertutup kemungkinan kontraktor baru akan menanggung investasi yang besar.
Anggita Rezki Amelia
26 April 2017, 20:14
Rig
Katadata

Animo investor mengambil alih kelola blok minyak dan gas bumi (migas) diramal bakal menurun gara-gara adanya kewajiban penggantian investasi sebelum kontrak berakhir. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber  Daya Mineral (ESDM)  Nomor 26 tahun 2017.

Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro, aturan anyar itu bisa mengurangi minat kontraktor baru karena harus mengembalikan sisa investasi kontraktor lama. Apalagi, nilai investasinya bergantung kepada seberapa efisien kontraktor lama mengeluarkan biaya operasinya.

(Baca: Jonan Buat Aturan Jaga Investasi Blok Migas yang Akan Habis Kontrak)

Artinya, apabila kontraktor lama tidak efisien dan boros, tidak tertutup kemungkinan kontraktor baru akan menanggung investasi yang besar. "Ini yang menyebabkan minat perusahan migas, bukan hanya Pertamina, menjadi berkurang. Beda kalau kontraktor lama masih mau meneruskan kontraknya, itu tidak masalah," kata dia kepada Katadata, Rabu (26/4).

Selain itu, aturan tersebut bisa memicu perdebatan mengenai pajak. Jika kontraktor baru menanggung sisa investasi kontraktor lama, maka terdapat pajak terhadap transaksi tersebut. "Transaksi ini kena pajak apa tidak. Ini kan risiko pajak, pajaknya ini dibebankan ke siapa?" kata Komaidi. 

Menurut Komaidi, aturan mengenai pengembalian biaya investasi harus menjelaskan detail masalah pajak. Bahkan, seharusnya masalah ini tidak cukup diatur melalui Peraturan Menteri ESDM, melainkan Peraturan Pemerintah. Dengan begitu, bisa dikoordinasikan lintas sektoral termasuk dengan Kementerian Keuangan.  

Atas dasar itu, Komaidi menganggap wajar jika kontraktor baru meminta tambahan bagi hasil kepada pemerintah. Tujuannya agar tetap ekonomis mengelola proyek migas meskipun menanggung sisa investasi kontraktor lama. (Baca: Tambahan Bagi Hasil Blok Habis Kontrak Tunggu Kajian Pertamina)

Apalagi dalam kontrak migas baru, kontraktor diwajibkan memakai skema kontrak gross split yang secara jelas tidak lagi terdapat biaya penggantian operasi (cost recovery). Dengan begitu, kontraktor akan lebih hati-hati dalam menggeluarkan biaya karena akan mengganggu arus kas perusahaan.

Dengan skema kontrak bagi hasil konvensional, kontraktor bisa mengajukan klaim cost recovery pada lima tahun pertama, sehingga investasi yang sudah dikeluarkan digantikan secara perlahan. Sedangkan gross split bisa saja pengembalian investasi baru terjadi setelah 25 tahun kontrak berjalan. "Jadi kontraktor harus hitung dengan cermat." 

Sebagai gambaran hingga 2018, ada delapan blok yang pengelolaannya diserahkan Pertamina. Adapun, delapan blok migas yang sudah diserahkan pemerintah kepada Pertamina adalah Blok Sanga-sanga, East Kalimantan, North Sumatera Offshore (NSO), Tengah, Tuban, Ogan Komering, South East Sumatera (SES), dan Blok Attaka.

(Baca: Tanggung Investasi Kontraktor Lama, Pertamina Kaji Ulang 8 Blok Migas)

Senior Vice President Upstream Strategic Planning and Operation Evaluation Pertamina Meidawati mengatakan, pihaknya hingga kini masih mengkaji keekonomian delapan blok migas tersebut. "Prinsipnya delapan blok tersebut sudah dipercayakan untuk dikerjakan Pertamina. Tentu Pertamina melakukan review teknis, ekonomis, komersial, dan operasi," kata dia kepada Katadata, Rabu (26/4).

Video Pilihan

Artikel Terkait