Jokowi Minta Menteri Terbuka Masalah Dana Proyek Infrastruktur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri terbuka menyampaikan kendala yang dihadapi terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Tujuannya agar dapat dicarikan alternatif sumber pembiayaan sehingga semua program infrastruktur prioritas nasional bisa selesai tahun ini dan tahun depan.
Menurut Jokowi, target penyelesaian proyek-proyek itu harus tercapai karena pembiayaan bisa membengkak jika terjadi penundaan. “Jadi kalau ada sedikit kesulitan pembiayaan juga bisa disampaikan,” kata dia dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4). (Baca: Jokowi Segera Putuskan Daftar 244 Proyek Strategis Nasional)
Presiden menjelaskan, ada beberapa macam pembiayaan yang bisa dilakukan untuk membangun infrastruktur. Pertama, menggunakan dana dari perusahaan swasta. Kedua, jika pihak swasta tidak mau maka dapat menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Ketiga, apabila KPBU juga tidak berjalan maka pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap proyek tersebut. Keempat, menggunakan anggaran negara. "Pilihan terakhirnya itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," kata Jokowi.
Di sisi lain, Presiden juga kembali mengingatkan BUMN untuk melakukan sekuritisasi aset. Tujuannya agar perusahaan plat merah dapat kembali berinvestasi untuk membangun infrastruktur, baik di Jawa maupun di luar Jawa. "BUMN bisa dapat uang fresh dari pasar dengan sekuritisasi aset tersebut," kata Jokowi.
(Baca: Jokowi Minta BUMN Sekuritisasi Aset untuk Biayai Proyek Infrastruktur)
Dalam rapat tersebut ada beberapa proyek infrastruktur yang menjadi sorotan dari sisi pendanaan. Pertama, kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Kedua, kereta cepat Jakarta - Bandung. Ketiga, kereta semicepat Jakarta - Surabaya. Keempat, beberapa proyek jalan tol.
