Pertamina Segera Serahkan Amendemen Kontrak Blok ONWJ

PHE hanya berpeluang mendapat tambahan bagi hasil sebesar lima persen.
Anggita Rezki Amelia
15 Maret 2017, 16:30
Rig Minyak
Katadata

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) segera mengajukan amendemen kontrak Blok Offshore North West Java (ONWJ) kepada pemerintah. Rencananya, proposal mengenai perubahan bagi hasil dalam kontrak blok tersebut akan diserahkan sebelum Juni mendatang.

Presiden Direktur PHE Gunung Sardjono Hadi mengatakan, pihaknya masih menghitung besaran tambahan bagi hasil untuk blok tersebut. “Nanti kami lihat sebetulnya bagi hasil berapa yang cocok untuk kami, harapan kami sebelum semester pertama ini kami sampaikan (ke pemerintah),'' kata dia di Jakarta, Rabu (15/3). 

(Baca: Pakai Gross Split, Bagi Hasil Pertamina di Blok ONWJ Tambah 5 Persen)

Padahal, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar sudah menyatakan, PHE hanya berpeluang mendapat tambahan bagi hasil sebesar lima persen. Hal ini mengacu Pasal 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017 tentang gross split.

Gunung mengakui adanya diskresi tersebut. Namun, dia enggan berkomentar mengenai besaran tambahan split yang sebenarnya dibutuhkan PHE di Blok ONWJ.  ''Hitung-hitungan belum final, kami belum mau terburu-buru,'' kata dia. 

Dalam kontrak gross split PHE di Blok ONWJ, PHE  mendapatkan bagi hasil minyak sebesar  57,5 persen dan 42,5 persen untuk negara. Sedangkan untuk gas, porsinya 37,5 persen bagian pemerintah dan 62,5 persen bagian PHE. 

(Baca: Riset Terbaru, Skema Gross Split Migas Tak Menarik bagi Investor)

Saat ini kajian masih berada di level induk perusahaan, yakni Pertamina. Namun setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan PHE membutuhkan tambahan bagi hasil dari pemerintah untuk pengembangan Blok ONWJ. 

Pertama, terdapat biaya operasi yang belum dipulihkan pemerintah melalui skema cost recovery sebesar US$ 453 juta atau sekitar Rp 6,05 triliun. Ini merupakan investasi yang dikeluarkan PHE di penghujung kontrak. Selain PHE, kontraktor lama seperti PT Energi Mega Persada dan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec)

Kedua, adalah masalah perpajakan. Dengan skema gross split, pajak  seperti Pajak Pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi tanggungan  kontraktor, sehingga tidak lagi dikembalikan seperti skema lama. (Baca: Kontraktor Migas Keluhkan Balik Modal Skema Gross Split Lebih Lama)

Ketiga, PHE harus menanggung terlebih dahulu Participating Interest (PI) atau hak kelola pemerintah daerah Jawa Barat sebesar 10 persen. Hal ini bisa mengurangi keekonomian Blok ONWJ. 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait