Lelang Blok Migas Tak Laku, Pemerintah Siapkan Aturan Baru

”Kami mengusulkan agar pemerintah melakukan analisa mengenai apa yang membuat lelang blok ini tidak menarik," kata Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong.
Anggita Rezki Amelia
3 Maret 2017, 18:46
Migas
Dok. Chevron

Pemerintah tengah menyusun beberapa regulasi baru, agar investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) bisa menarik investor. Ini menindaklanjuti sepinya peminat lelang blok migas yang diadakan tahun lalu.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan salah satu regulasi yang disiapkan adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas. Dengan revisi aturan ini, kontraktor kerja sama (KKKS) migas berpeluang memiliki kembali peralatan operasi migas yang diimpornya.

(Baca: Jonan Sebut Harga Minyak Rendah Penyebab Lelang Blok Migas Tak Laku)

Dia berharap aturan ini dapat mengurangi risiko kontraktor merugi secara signifikan. Terutama ketika kontraktor tidak menemukan cadangan migas saat melakukan pengeboran. Meski tidak menemukan cadangan migas, peralatan operasi yang sudah dibeli dari luar negeri akan dimiliki oleh kontraktor dan bisa dipakai di wilayah kerja lain. Kontraktor hanya membayar bea masuk saja ke pemerintah atas peralatan tersebut.

Dalam PP 35/2004, khususnya pasal 78, menyebutkan seluruh barang atau peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas dan diimpor oleh KKKS menjadi kekayaan negara. Padahal tidak semua lapangan migas yang dieksplorasi dapat ekonomis, bahkan ada yang tidak membuahkan hasil. 

Selain mengubah PP 35/2004, pemerintah akan menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan blok-blok migas yang akan habis kontraknya. Dengan aturan ini pemerintah ingin menjaga agar produksi migas di blok-blok yang akan berakhir masa kontraknya tetap ekonomis saat kontrak pengelolaannya telah berakhir.

(Baca: Lelang Blok Migas Nonkonvensioal Tidak Laku)

Lewat aturan ini, pemerintah akan mengatur investasi yang dilakukan oleh operator lama. Namun, pemerintah juga tetap menjamin investasi yang dikeluarkan kontraktor lama tetap kembali. Salah satu mekanisme pengembalian biayanya dengan membebankan operator baru pada blok migas tersebut, untuk membayar sisa investasi yang dikeluarkan kontraktor lama dan belum dikembalikan.

Dengan begitu, blok tersebut akan tetap menarik untuk dikelola oleh operator selanjutnya. "Permen ini untuk tingkatkan produksi sebelum kontrak berakhir. Sekarang masih dalam pembahasan keuangan dengan pajak dan lain-lain," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/3).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengaku prihatin dengan kondisi lesunya minat investor untuk mengikuti lelang blok migas di Indonesia. ”Kami mengusulkan agar pemerintah melakukan analisa mengenai apa yang membuat lelang blok ini tidak menarik," kata dia kepada Katadata, Jumat (3/3).

(Baca: Asosiasi Migas Nilai Beleid Cost Recovery 2010 Biang Lesunya Investasi)

Sebelumnya Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja mengatakan tiga blok migas nonkonvensional yang dilelang yakni  Blok MNK Batu Ampar, Blok GMB Bungamas dan GMB Raja gagal menggaet investor. Tidak hanya itu, 14 blok migas konvensional yang dilelang juga hanya mendapat satu pemenang.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait