DPR Salahkan Freeport, Smelter Harusnya Selesai Dibangun 2014
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mengomentari kisruh status kontrak PT Freeport Indonesia yang berpotensi memunculkan gugatan ke arbitrase internasional. Ketua Komisi Energi (Komisi VII) DPR Gus Irawan Pasaribu menilai Freeport tidak sepenuhnya dapat menyalahkan pemerintah.
Perusahaan asal Amerika Serikat itu juga bersalah karena belum menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Jika mengacu Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, Freeport Indonesia selaku pemegang kontrak karya (KK) berkewajiban membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun setelah UU keluar.
“Jadi kalau mau dilihat salahnya, Freeport salah juga. 2014 dia harusnya sudah selesaikan smelter," kata Gus Irawan di Jakarta, Senin malam (20/2). (Baca: Tantang Balik Freeport, Jonan: Mau Berbisnis atau Berperkara?)
Sebaliknya, dia melihat pemerintah sudah berusaha mencari solusi agar Freeport bisa tetap beroperasi. Salah satunya adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017. Dengan aturan ini, Freeport harus mengubah status kontraknya dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar mendapatkan izin ekspor.
Poin inilah yang menjadi pangkal masalah. Freeport keberatan mengakhiri kontrak karya sebelum masanya habis pada 2021. Alasannya, dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, menyatakan KK tetap sah berlaku selama jangka waktunya.
