Aturan Terbit, PLN Bisa Impor Gas Bumi untuk Pembangkit

"PLN atau badan usaha pembangkit listrik dapat mengimpor gas kalau harga LNG dalam negeri lebih besar dari 11,5 persen FoB,“
Anggita Rezki Amelia
2 Februari 2017, 12:44
Pipa gas
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerbitkan aturan pemanfaatan gas bumi untuk Pembangkit listrik. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2017 yang mulai berlaku sejak 30 Januari 2017 ini membolehkan PT Perusahaan Listrik Negara Persero (Persero) atau badan usaha pembangkit listrik mengimpor gas.

Pasal 9 aturan tersebut menyebutkan PLN atau badan usaha pembangkitan tenaga listrik dapat membeli gas bumi dengan harga paling tinggi 11,5 persen harga minyak Indonesia (ICP)/juta british thermal unit (MMBTU), jika tidak berada di mulut sumur. Namun, jika harganya melebihi 11,5 persen dapat menggunakan gas alam cair (LNG). 

Harga LNG untuk pembangkit tenaga listrik  dihitung berdasarkan nilai keekonomian lapangan dan menggunakan formula yang disepakati pada harga free on board (FoB). Artinya pembeli menanggung biaya angkut dan transportasinya. (Baca: Jonan Izinkan PLN dan Swasta Impor Gas untuk Pembangkit Listrik)

PLN atau badan usaha pembangkitan listrik dapat mengimpor gas kalau harga LNG dalam negeri lebih besar dari 11,5 persen FoB. “Sepanjang harga LNG yang akan diimpor paling tinggi 11,5 persen ICP per MMBTU pada terminal regasifikasi pembeli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” seperti dikutip dari Permen 11/2017 pasal 9 ayat 4, Kamis (2/2).

Jika harga LNG yang akan diimpor melebihi 11,5 persen harga ICP/MMBTU, PLN atau badan usaha pembangkitan tenaga listrik dapat membeli gas pipa dengan harga lebih besar dari 11,5 persen. Selain gas pipa, dapat juga membeli LNG dalam negeri dengan harga lebih besar dari 11,5 persen ICP/MMBTU pada harga FoB.

Sementara dalam rangka pemanfaatan gas bumi di mulut sumur, pengadaan pembangkit bisa dilakukan melalui penunjukan langsung atau pelelangan umum. Kalau pengadaan melalui lelang, harga gas bumi lebih tinggi dari 8 persen ICP/MMBTU. Sedangkan penunjukan langsung memiliki ketentuan harga gas bumi paling tinggi 8 persen.

Penunjukan langsung juga memiliki ketentuan jaminan kecukupan alokasi/pasokan gas bumi dengan jangka waktu perjanjian jual beli. Kemudian efisiensi pembangkit tenaga listrik dengan spesifikasi konsumsi bahan bakar (SFC) setara Solar sebesar 0,25 liter per kWh. Serta perhitungan biaya investasi pembangkit tenaga listrik didepresiasikan paling sedikit 20 tahun.

Harga gas bumi untuk pembangkit listrik nantinya ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan nilai keekonomian lapangan gas bumi tanpa eskalasi. Namun, jika diperlukan eskalasi, besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Jika dalam suatu lokasi belum memiliki infrastruktur hilir, harganya merupakan harga hulu. Namun kalau sudah terdapat infrastruktur hilir gas, harga meliputi hulu dan biaya penyaluran. (Baca: PLN Kaji Skema Penetapan Tarif Listrik Per Tiga Bulan)

Penyaluran menggunakan pipa maka harga diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara penyaluran gas yang dilakukan selain menggunakan pipa, dihitung berdasarkan nilai keekonomian.

Dalam penyaluran gas bumi untuk pembangkit listrik, PLN atau badan usaha pembangkitan tenaga listrik harus menandatangani perjanjian jual beli dengan kontraktor atau badan usaha niaga gas bumi. Perjanjian untuk PLN bisa bersifat multidestinasi atau dapat ditunjukkan untuk unit pembangkit tenaga listrik di lokasi manapun.

Adapun perjanjian jual beli LNG atau gas terkompresi (CNG) untuk pembangkit tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan tinjauan volume harian dari merit order yang masuk dalam jaringan tenaga listrik. Dalam rangka pelaksanaan merit order, PLN atau badan usaha pembangkitan tenaga listrik dapat menyediakan infrastruktur mengubah gas bumi ke CNG. Merit order adalah metode untuk memprioritaskan pembangkit yang lebih murah untuk beroperasi.

Dalam perjanjian jual beli itu, PLN atau badan usaha pembangkitan tenaga listrik wajib memastikan pasokan gas sesuai umur pembangkit selama 20 tahun. Kalau pasokan dari kontraktor tidak mencapai 20 tahun, PLN atau badan usaha pembangkitan tenaga listrik dapat mengambil gas dari sumber lain. (Baca: Harga Minyak Turun, Tarif Listrik Februari 2017 Tetap)

Selain itu, Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga Gas Bumi harus memberikan jaminan berupa keandalan pasokan dan transportasi gas bumi. Sementara PLN atau badan usaha pembangkitan gas bumi selaku pembeli gas harus memberikan jaminan pembayaran tepat waktu.

Video Pilihan

Artikel Terkait