Blok Masela Bertabur Insentif, Arcandra Klaim Negara Tak Rugi

"Biayanya sudah kami kurangi. Sekarang sudah dinaikkan produksinya pun ongkosnya mungkin sama," kata Arcandra.
Anggita Rezki Amelia
6 Januari 2017, 18:37
Arcandra Tahar
Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersedia mengabulkan sejumlah insentif yang diminta Inpex Corporation untuk mengembangkan Blok Masela. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengklaim, negara tetap mendapatkan untung meski memberikan banyak insentif.

Menurut dia, pemerintah telah menekan belanja modal dari proyek tersebut. Dengan begitu, tidak terjadi pembengkakan pada cost recovery atau pengembalian biaya operasional yang dibayarkan pemerintah setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN). 

Jumlah produksi yang meningkat dan menekan ongkos Proyek Masela diharapkan tetap menguntungkan bagi negara. "Biayanya sudah kami kurangi. Sekarang sudah dinaikkan produksinya pun ongkosnya mungkin sama," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/1).

(Baca: DPR Peringatkan Insentif Blok Masela Jangan Merugikan Negara)

Advertisement

Namun, dia belum mau menyebutkan besaran belanja modal yang akan dikeluarkan Inpex dalam mengembangkan Blok Masela. Awalnya Proyek Masela dengan skema pembangunan kilang di darat bisa menghabiskan dana sekitar US$ 22 miliar.

Adapun beberapa insentif yang telah disepakati pemerintah adalah peningkatan kapasitas produksi Blok Masela menjadi 7,5 mtpa tambah 470 Million Metric British Thermal Unit (MMBTU).  Kenaikan kapasitas produksi itu dapat memberikan efek berantai bagi negara, terutama bagi masyarakat sekitar Blok Masela. 

Di wilayah sekitar Blok Masela, menurut Arcandra, akan dibangun industri hilir seperti petrokimia sehingga membutuhkan pasokan gas. "Kami minta tidak semuanya LNG, sekian persen itu ada multiplier effect untuk petrokimia,” ujar dia. (Baca: Arcandra Setujui Alokasi Gas Masela untuk Tiga Perusahaan)

Insentif lainnya adalah moratorium masa kontrak Inpex selama tujuh tahun karena harus mengubah skema pengembangan dari kilang pengolahan di laut menjadi di darat. Padahal, perusahaan asal Jepang ini semula meminta moratorium selama 10 tahun. 

Menurut Arcandra, pemberian waktu  tujuh tahun tersebut  sudah menjadi bagian dari negosiasi antara pemerintah dengan Inpex.  "Menurut Inpex 10 tahun, menurut kami tujuh tahun. Akhirnya cari titik tengahnya," kata dia.  

 Selain moratorium dan peningkatan kapasitas, pemerintah sepakat mengganti biaya yang dikeluarkan Inpex untuk mengkaji pengembangan proyek Masela dengan skema laut sebelumnya senilai US$ 1,6 miliar.  Namun pemerintah baru bersedia mengganti biaya tersebut setelah ada hasil audit dari lembaga yang berwenang. 

(Baca: Bertabur Insentif, Tingkat Investasi Blok Masela Tak Sampai 15 Persen)

Terkait pemilihan lokasi pembangunan kilang belum bisa diputuskan saat ini. Sebab lokasi kilang merupakan bagian dari pengerjaan pre-FEED atau permulaan desain awal Blok Masela. Adapun keputusan insentif Blok Masela akan diputuskan lewat kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia pada pertengahan bulan ini.  "Kemungkinan begitu," kata dia. 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait