Perusahaan Suami Puan di Proyek Jawa 1, DPR Akan Panggil PLN

Jika tidak transparan dan adil, maka investor tidak akan percaya kepada apa yang dilakukan oleh PLN.
Miftah Ardhian
21 September 2016, 17:43
Pembangkit Listrik
Arief Kamaludin|KATADATA

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait proses lelang proyek pembangkit listrik Jawa 1. Pemanggilan ini untuk meminta kejelasan perihal keterlibatan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), perusahaan milik suami Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dalam lelang pembangkit berkapasitas 2x800 Mega Watt (MW) itu.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya meminta PLN tidak main-main dalam menjalankan proses lelang Proyek Jawa 1. “Harus mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan berujung pada efisiensi yang bisa dilakukan,” kata dia di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (21/9). (Baca: Perusahaan Keluarga Puan Berpeluang Garap Proyek Listrik Jawa 1)

Jika PLN menjalankan proses tender itu secara transparan, dan adil, maka investor akan percaya dengan apa yang terjadi di Indonesia. Sebaliknya, jika tidak transparan dan adil maka investor tidak akan mempercayai proses pembangunan proyek di negara ini.

Mengenai keterlibatan adanya keluarga pejabat yang ikut lelang di Proyek Jawa 1, Azam yang berasal dari Partai Demokrat ini tidak mempermasalahkan selama dilakukan secara adil. "Yang tidak boleh dilakukan adalah menekan direksi PLN untuk memenangkan proyek."

Advertisement

Untuk menentukan pemenang lelang, PLN juga harus menghitung yang terbaik bagi perusahaan dan menguntungkan negara. “Bukan untuk kepentingan orang per orang dan kepentingan apapun,” ujar dia.

Sebagai bentuk pengawasan, DPR juga terus mendengarkan pendapat masyarakat dan peserta lelang. Pendapat dan masukan dari mereka akan ditampung. “Kami juga akan memanggil PLN. Kami mau tau Jawa 1 ini permasalahannya,” kata dia.

Seperti diberitakan Katadata, saat ini Proyek Jawa 1 masih dalam proses tender. Rencananya pemenang lelang ini akan diumumkan akhir September atau awal Oktober. (Baca: Perusahaan Suami Puan Ikut Proyek Jawa 1, PLN Diminta Tender Ulang)

Lelang ini diikuti oleh empat konsorsium. Pertama, konsorsium PT Adaro Energy Tbk dengan perusahaan asal Singapura Sembcorp. Kedua, konsorsium PT Medco Power Generation Indonesia bersama perusahaan asal Qatar, Nebras Power.

Ketiga, konsorsium PT Pertamina (Persero) bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang, Marubeni Corporation. Keempat, konsorsium anak usaha PLN, yakni PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), bersama Rukun Raharja dan Mitsubishi Corporation.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir pernah menyatakan, investor asal Jepang berpeluang memenangkan lelang tersebut. Artinya, konsorsium Pertamina atau konsorsium PJB. (Baca: ICW Minta PLN Libatkan KPK dalam Proses Lelang Proyek Listrik)

Yang menarik, Rukun Raharja adalah perusahaan publik di bidang energi yang dimiliki oleh Hapsoro Sukmonohadi, suami Puan Maharani. Jejak Hapsoro di perusahaan itu terekam dari posisinya sebagai Komisaris Utama Rukun Raharja sejak 24 Juni 2010 hingga 11 Juni 2014.

Meski sudah lengser dari kursi komisaris utama, Hapsoro masih mempunyai saham RAJA melalui perusahaan miliknya, PT Sentosa Bersama Mitra.
Dalam laporan keuangan RAJA kuartal II 2016, Sentosa Bersama merupakan pemegang saham mayoritas RAJA dengan porsi 29,02 persen.

Sekretaris Perusahaan Rukun Raharja Cindy Budijono mengakui, perusahaannya mengikuti tender proyek listrik Jawa 1 dengan bergabung dalam konsorsium PJB. Porsi RAJA dalam konsorsium itu sebesar 15 persen.

Namun, dia enggan menyebutkan kepemilikan saham Hapsoro di RAJA. “Itu sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan,” ujarnya, Rabu (14/9) lalu, “Tapi Pak Hapsoro saat ini menjadi advisor.”

Sedangkan Puan mengelak mengomentari keterkaitannya atau suaminya dengan Rukun Raharja. “Kok urusannya jadi itu. Ini DPR,” kata dia sambil tersenyum, saat ditemui sebelum rapat kerja dengan Badan Anggaran di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 14 September lalu.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait