Luhut Tantang Pihak yang Politisasi Reklamasi Teluk Jakarta

“Jangan dibawa politik, saya tidak suka itu."
Anggita Rezki Amelia
15 September 2016, 15:24
Luhut
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta keputusan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Pulau G, tidak dipolitisasi. Sebab, keputusan itu berdasarkan perhitungan profesional.

Kelanjutan proyek reklamasi  tersebut juga untuk kebaikan Jakarta, termasuk para nelayan yang berada di kawasan Teluk Jakarta. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan untuk mengurus masalah nelayan tersebut.

Dengan begitu, kebijakan reklamasi tidak merugikan para nelayan setempat. “Masalah nelayan kami selesaikan. Jangan dipolitisasi,” katanya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (15/9). (Baca: Luhut sebut Tiga Alasan Lanjutkan Reklamasi Pulau G)

Luhut juga membantah anggapan bahwa penerimaan nelayan akan berkurang akibat adanya proyek reklamasi. Nelayan ini nantinya akan mendapat perahu dan tempat yang bagus untuk mengambil ikan. “Tempat ambil ikan sekarang sudah jorok , tidak bisa ambil ikan. Saya sudah dari sana,” ujar dia.

Terkait masalah hukum, Luhut mengklaim, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak menghadapi masalah. Saat ini, tinggal memenuhi segera kewajibannya.

Begitu pula dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Luhut mengaku telah berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan tidak ada lagi masalah AMDAL. (Baca: Pelanggaran Proyek Reklamasi, Pemerintah Keluarkan 3 Rekomendasi)

Karena itu, Luhut meminta pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan reklamasi Teluk Jakarta itu dapat bicara langsung secara profesional. “Jangan dibawa politik, saya tidak suka itu,” katanya.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah mengatakan, akan memberikan subsidi kepada masyarakat untuk memperoleh rumah susun. "Kami semua subsidi, (kalau) tidak, dijual kepada Anda, nanti Anda akan menjual ke orang  lain. Itu pengalaman dari tahun ke belakang,” katanya. Karena itu, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 80 persen.

(Baca: Luhut Ungkap Izin Reklamasi Teluk Jakarta Terbit Sejak Zaman SBY)

Sedangkan masalah sirkulasi air pendingin PLTGU Muara Karang sudah menemukan solusinya.Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang mengatakan, solusinya adalah membangun tanggul khusus untuk sirkulasi air. "Jadi air yang keluar ke arah barat tidak bercampur dengan air yang masuk dari arah timur," katanya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait