PLN Berutang Rp 12 Triliun kepada Tiga Bank BUMN
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperoleh mengantongi komitmen pinjaman dari dari tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Bentuknya adalah kredit investasi senilai maksimum Rp 12 triliun dan kredit tambahan Kredit Modal Kerja (KMK) talangan subsidi Tahun 2016 menjadi sebesar maksimum Rp 20 triliun.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, penyaluran kredit ini merupakan salah satu aksi sinergi antarBUMN. Kredit Rp 12 Triliun ini diperlukan PLN untuk membiayai investasinya tahun 2016-2017. Selain itu, tambahan kredit talangan subsidi Rp 20 triliun untuk menutupi kekurangan subsidi yang diberikan pemerintah terhadap penyediaan listrik masyarakat.
"PLN tanggung jawabnya begitu berat dalam membangun jaringan kelistrikan seluruh Indonesia, sehingga target elektrifikasi dapat terlaksana," ujar Rini saat memberikan sambutan penandatanganan nota kesepahaman penyaluran kredit tiga Bank BUMN kepada PLN, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (9/9). (Baca: Pemerintah Cairkan PMN Untuk PLN RP 10,5 Triliun)
Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni, Direktur Utama Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama BRI Asmawi Syam. Dalam perjanjian ini, masing-masing bank akan memberikan plafon kredit dengan nilai maksimum Rp 4 triliun dengan jangka waktu selama 10 tahun.
Sofyan mengatakan, kredit ini akan digunakan sebagai modal kerja dan investasi sektor ketenagalistrikan, terutama dalam program pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW). PLN akan menggunakan dana ini untuk membangun transmisi yang diperlukan untuk menyalurkan listrik ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. (Baca: Bangun Pembangkit, PLN Ringankan Syarat Modal Perusahaan Lokal)
Menurut Sofyan, kebutuhan dana untuk transmisi dalam lima tahun ke depan hampir mencapai Rp 170 triliun. Jumlah tersebut terbagi menjadi tiga tahun, sehingga membutuhkan sekitar Rp 40 triliun setiap tahun. Dari jumlah itu, seharusnya sekitar 20 persen hingga 30 persen disediakan PLN sebagai modal. "Sisanya nanti pinjaman," ujar dia.
Dana pinjaman pembangunan transmisi tersebut dapat diperoleh dari pinjaman bank asing maupun menerbitkan obligasi. Untuk obligasi, PLN akan menerbitkan obligasi pada awal tahun depan. (Baca: Pemerintah Jamin Pendanaan dan Kelayakan Proyek Pembangkit 35 GW)
Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudharto menjelaskan, obligasi ini akan dikeluarkan dalam bentuk obligasi global. "Jadi kalau global bond ini kami merencanakan saat bunga, harga dan respons pasar bagus. Bisa juga akhir tahun ini atau awal tahun," ujarnya. Nilai penerbitan obligasi ditargetkan US$ 1 miliar hingga US$ 2 miliar.
