Ribut di DPR, Luhut Berang Dinilai Tak Kelola Izin Pembangkit Mikro
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) memicu perdebatan di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan. Anggota DPR menilai Luhut sebagai wakil pemerintah tidak mampu menangkal praktik jual-beli perizinan PLTMH.
Adu mulut bermula ketika Komisi VII DPR mempertanyakan subsidi energi baru dan terbarukan (EBT) untuk diusulkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Pemerintah mengajukan dana subsidi EBT sebesar Rp 1,3 triliun. Subsidi ini merupakan langkah baru dan belum pernah dialokasikan sebelumnya dalam APBN. (Baca: Subsidi Listrik Mikro Hidro Akan Diambil dari Dana Energi)
Namun, di sela-sela rapat, anggota Komisi VII Mulyadi mempertanyakan praktik jual-beli izin PLTMH. Ia menilai pemerintah lengah sehingga penjualan izin PLTMH bisa dilakukan secara mudah. Penyebabnya, kebijakan PLTMH tidak didukung oleh peraturan pemerintah yang kuat. "Masa Bapak sebagai pemerintah tidak bisa mencegah itu," kata Mulyadi di sela-sela rapat Komisi VII DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta,Selasa (6/9).
Luhut menepis tudingan tersebut. Ia mengatakan Kementerian ESDM telah berupaya mencegah terjadinya praktik jual-beli izin PLTMH. "Kalau Bapak merasa kami tidak kerja keras, saya tidak mau (disebut begitu)," kata Luhut.
Di sisi lain, Mulyadi pun meminta pemerintah memiliki peta jalan pengembangan EBT hingga 5 tahun ke depan. Hal ini terkait pemaparan pemerintah mengenai sejumlah pembangkit listrik yang akan disubsidi untuk pengembangan PLTMH.
Menurut dia, lokasi pembangkit yang dipaparkan pemerintah itu mayoritas berada di wilayah Jawa. Padahal, Jawa sudah surplus energi listrik. Jadi, menurut dia, pemerintah seharusnya merambah ke wilayah timur Indonesia. (Baca: Negosiasi Harga Listrik Mikro Hidro Buntu)
