SKK Migas Menjawab Tudingan soal Pro-Kontraktor Asing
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kerap menuai tudingan miring dari berbagai pihak. Sebagai lembaga kepanjangan tangan pemerintah dalam mengelola sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, pasca dibubarkannya Badan Pelaksana Migas tahun 2012, SKK Migas dianggap terlalu berpihak pada kepentingan perusahaan migas, terutama perusahaan asing. Salah satu kasus yang mendapat sorotan tajam adalah keputusan pengembangan Blok Masela.
Tudingan tersebut membuat SKK Migas gerah. Di hadapan para kontraktor migas yang hadir dalam acara pemberian penghargaan kinerja eksplorasi yang diselenggarakan SKK Migas, Kamis pagi (19/5), Wakil Kepala SKK Migas M.I.Zikrullah mencurahkan isi hatinya dan menepis tudingan tersebut.
Ia mengeluhkan, SKK Migas kerap menerima cercaan karena dianggap berkoalisi dengan perusahaan asing dalam mengelola sektor hulu migas di Indonesia. Padahal, hampir 100 persen petinggi perusahaan migas yang beroperasi di dalam negeri adalah orang Indonesia.
"Coba lihat di sini (dalam acara), 99,9 persen kan nasional semua. Alhamdulillah ada ekspatriat di sini, tapi kan dia membantu kita juga," kata Zikrullah saat memberikan kata sambutan dalam acara pemberian penghargaan tesebut. Namun, lanjut dia, kenyataannya publik selalu mendikotomikan bahwa investor migas itu "asing", dan SKK Migas yang mendukung perusahaan asing.
(Baca: Bahas RUU Migas, DPR Usulkan Pembubaran SKK Migas)
Zikrullah juga berargumen, berdasarkan sistem kontrak migas saat ini, bagi hasil yang diperoleh negara lebih besar. Untuk bagi hasil minyak, pemerintah mendapatkan porsi minimal 85 persen dari hasil produksi, dan sisanya kontraktor. Sementara untuk gas, yang didapat kontraktor pun hanya 30 persen.
Tudingan membela kepentingan perusahaan asing sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli kepada SKK Migas, dalam menyetujui skema pengembangan Blok Masela. Pada September 2015, SKK Migas menyetujui revisi proposal rencana pengembangan blok kaya gas di Laut Arafura yang diajukan Inpex Corporation dan Shell, dengan skema kilang terapung di laut (offshore).
