SKK Migas Menjawab Tudingan soal Pro-Kontraktor Asing

Tudingan membela kepentingan asing sempat dilontarkan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli kepada SKK Migas, dalam menyetujui skema pengembangan Blok Masela.
Anggita Rezki Amelia
20 Mei 2016, 15:02
SKK Migas
Arief Kamaludin|KATADATA
SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kerap menuai tudingan miring dari berbagai pihak. Sebagai lembaga kepanjangan tangan pemerintah dalam mengelola sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, pasca dibubarkannya Badan Pelaksana Migas tahun 2012, SKK Migas dianggap terlalu berpihak pada kepentingan perusahaan migas, terutama perusahaan asing. Salah satu kasus yang mendapat sorotan tajam adalah keputusan pengembangan Blok Masela.

Tudingan tersebut membuat SKK Migas gerah. Di hadapan para kontraktor migas yang hadir dalam acara pemberian penghargaan kinerja eksplorasi yang diselenggarakan SKK Migas, Kamis pagi (19/5), Wakil Kepala SKK Migas M.I.Zikrullah mencurahkan isi hatinya dan menepis tudingan tersebut. 

Ia mengeluhkan, SKK Migas kerap menerima cercaan karena dianggap berkoalisi dengan perusahaan asing dalam mengelola sektor hulu migas di Indonesia. Padahal, hampir 100 persen petinggi perusahaan migas yang beroperasi di dalam negeri adalah orang Indonesia.

"Coba lihat di sini (dalam acara), 99,9 persen kan nasional semua. Alhamdulillah ada ekspatriat di sini, tapi kan dia membantu kita juga," kata Zikrullah saat memberikan kata sambutan dalam acara pemberian penghargaan tesebut. Namun, lanjut dia, kenyataannya publik selalu mendikotomikan bahwa investor migas itu "asing", dan SKK Migas yang mendukung perusahaan asing.

(Baca: Bahas RUU Migas, DPR Usulkan Pembubaran SKK Migas)

Zikrullah juga berargumen, berdasarkan sistem kontrak migas saat ini, bagi hasil yang diperoleh negara lebih besar. Untuk bagi hasil minyak, pemerintah mendapatkan porsi minimal 85 persen dari hasil produksi, dan sisanya kontraktor. Sementara untuk gas, yang didapat kontraktor pun hanya 30 persen.

Tudingan membela kepentingan perusahaan asing sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli kepada SKK Migas, dalam menyetujui skema pengembangan Blok Masela. Pada September 2015, SKK Migas menyetujui revisi proposal rencana pengembangan blok kaya gas di Laut Arafura yang diajukan Inpex Corporation dan Shell, dengan skema kilang terapung di laut (offshore).

Hal ini menuai kritik tajam dari Rizal. "SKK Migas gajinya sudah tinggi tapi tidak pernah berpikir independen. Apa yang di-feedback kontraktor asing langsung diterima apa adanya," ujarnya, Oktober 2015. (Baca: Penetapan Rencana Pengembangan Blok Masela Terancam Tertunda). Belakangan, Presiden Joko Widodo memutuskan pengembangan Blok Masela menggunakan skema kilang di darat (onshore).

Selain itu, Zikrullah tidak sependapat dengan anggapan publik mengenai kegemaran SKK Migas mengekspor gas, dibandingkan mementingkan industri dalam negeri. Tujuan mengekspor gas yang dihasilkan kontraktor lantaran industri di dalam negeri tidak bisa menyerap gas tersebut. Ketimbang gas yang tidak terserap itu dibiarkan, lebih baik diekspor. Dengan begitu ada penerimaan negara dari penjualan gas.

“Jangan selalu ditunjukkan, hobinya jual gas ke luar negeri. Memang akan lebih baik kalau dimanfaatkan di dalam negeri, tapi pasar dalam negeri belum ada,” ujar dia. (Baca: Tahun Depan, 40 Kargo Gas di Dalam Negeri Terancam Tak Terserap)

Masyarakat juga sering menyoroti kinerja SKK Migas saat ini. Sebab, jumlah cadangan migas terus menurun dan hanya tercatat 2,5 miliar barel setara minyak. Zikrullah mengatakan, cadangan yang tercatat saat ini memang sebesar itu. Tapi masih ada beberapa potensi yang bisa digarap. Untuk itu, SKK Migas perlu meningkatkan eksplorasi dan bekerja sama dengan kontraktor.

Di sisi lain, Zikrullah mengungkapkan, kontraktor migas sering mengeluhkan keberadaan SKK Migas. SKK Migas dianggap tidak pernah memberikan bantuan saat para kontraktor terbelit masalah. Padahal langkah SKK Migas sangat ditunggu untuk menyelesaikan masalah tersebut. “SKK Migas ini tanya terus ke kontraktor, tapi setelah itu realisasinya apa,” katanya menirukan keluhan dari para kontraktor. (Baca: SKK Migas Usul Sejumlah Insentif untuk Industri Migas)

Menanggapi hal tersebut, Zikrullah mengatakan, "bantuan" yang bisa diberikan SKK Migas  adalah menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintah. Sebab, kewenangan SKK Migas terbatas sejak Mahkamah Konsitusi membatalkan Undang-undang Migas lantaran dianggap bertentangan dengan UUD 1945. ”Jadi kalau ekspektasinya melebihi sama seperti dulu, akan sulit direalisasikan,” ujar dia.

    News Alert

    Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

    Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
    Video Pilihan

    Artikel Terkait