Pencabutan Subsidi Elpiji Tunggu Restu DPR
Rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji tiga kilogram (kg) harus tertunda. Rencana ini sempat disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR dalam nota keuangan 2016. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mendapat restu dari DPR.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan awalnya pemerintah memang punya rencana mengurangi subsidi elpiji sebesar Rp 1.000 per kg. Namun hal tersebut belum bisa terlaksana tanpa adanya persetujuan dari DPR. “Subsidi ini harus lapor ke DPR komisi VII,” ujar saat berdiskusi dengan wartawan, Senin malam (11/4).
Selain belum mendapat restu DPR, pemerintah juga menganggap untuk saat ini pencabutan subsidi elpiji tidak perlu dilakukan. Alasannya harga elpiji di dunia sedang turun. Saat ini selisih harga elpiji bersubsidi dengan keekonomian hanya Rp 3.500 sampai Rp 4.000 per kg. (Baca: Pertamina Klaim Harga LPG Subsidi Paling Murah di Asia)
Menurut Wirat, pengurangan subsidi bisa membuat masyarakat panik. Apalagi elpiji bersubsidi merupakan andalan masyarakat menengah ke bawah untuk kebutuhan sehari-hari. “Sekarang masyarakat tidak perlu panik karena harga elpiji tidak akan berubah,” ujar dia.
Meski begitu, pemerintah menganggap subsidi elpiji harus dikurangi secara perlahan. Salah satu caranya adalah dengan mempercepat dan memperbanyak pembangunan jaringan gas kota. Perhitungan Kementerian ESDM, pembangunan jaringan gas kota hingga 10.000 sambungan rumah tangga saja sudah mampu mengurangi subsidi. Namun, Wirat tidak merinci berapa nilai subsidi yang bisa dikurangi jika jaringan gas kota 10.000 titik tersambung.
