Pertamina Dapat Izin Mengakses Ruang Data Blok Masela

Pertamina ingin memiliki hak pengelolaan Blok Masela hingga 20 persen.
Arnold Sirait
28 Maret 2016, 12:18
Pertamina
Arief Kamaludin|KATADATA

KATADATA – Peluang PT Pertamina (Persero) mendapatkan hak pengelolaan di Blok Masela semakin besar. Saat ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi ini sudah mulai masuk ruang data atau data room ladang kaya gas yang berada di Laut Arafura untuk mempelajari blok migas tersebut.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan sudah melakukan pembicaraan dengan operator Blok Masela yakni Inpex Corporation. Perusahaan asal Jepang ini juga sudah membuka kesempatan untuk Pertamina bisa mengelola blok itu.  “Oleh karena itu, saat ini kami akan segera melaksanakan untuk masuk di data room-nya Blok Masela,” kata dia akhir pekan lalu. (Baca: Tak Akan Hengkang, Inpex Disebut Minta Insentif di Blok Masela)

Setelah melihat dan melakukan kajian mengenai data tersebut, Pertamina akan menegosiasikan berapa persen hak yang bisa dikelola. Perusahaan minyak dan gas  bumi (migas) milik negara ini ingin menguasai hak pengelolaan sekitar 10 sampai 20 persen. Namun hal tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan kedua kontraktor Blok Masela Inpex Corporation dan Shell. Mengingat hak pengelolaan Blok Masela saat ini 65 persen dipegang oleh Inpex, sisanya dimiliki Shell.

Dwi mengatakan ketertarikan Pertamina dengan blok ini karena potensi yang ada sangat besar. Berdasarkan sertifikasi Lemigas 2015, cadangan gas di blok itu tercatat 10,73 triliun kaki kubik (tcf). “Ini juga menindaklanjuti arahan Presiden pemanfaatan blok itu kepada nasional sebesar mungkin. Tentu saja dalam masalah ini Pertamina harus mengambil posisi,” ujarnya.

Advertisement

Proses pengumpulan data Blok Masela ini juga diharapkan tidak terlalu lama. Dwi mengatakan untuk mengumpulkan data itu membutuhkan waktu sekitar empat sampai lima bulan ke depan. Dengan begitu Pertamina tidak perlu menunggu kontrak Blok Masela habis pada 2028, untuk mendapatkan hak pengelolaan. (Baca: Rizal Ramli: Banyak yang Antre Kalau Inpex Kabur dari Masela)

Dwi juga berharap bisa mendapatkan hak pengelolaan sebelum keputusan final investasi atau Final Investment Decision (FID). Namun, Pertamina belum mengetahui skema apa yang bisa digunakan untuk mendapat hak pengelolaan blok migas tersebut. Selain dengan mekanisme pemberian hak pengelolaan atau participating interest (PI), Pertamina bisa bisa mendapatkan hak pengelolaan Blok Masela dengan skema bisnis biasa atau yang sering disebut farm out.

Meski belum mengetahui skema apa yang akan dipakai, Pertamina mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk mengelola Blok Masela. Namun, Dwi belum bisa menjelaskan berapa besar anggarannya. “Nanti sampai 2028 per tahunnya belum terlalu besar, dan tentu kami akan masukkan dalam anggaran,” ujar dia.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi juga mengaku sudah mempertemukan Inpex Corporation dengan Pertamina pada pekan lalu. Pertemuan itu merupakan langkah awal untuk membahas peluang Pertamina mendapatkan hak pengelolaan di ladang gas itu. “Ini sebagai awal pembicaraan apabila Pertamina masuk ke Blok Masela,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (23/3).

Dalam pertemuan tersebut, Amien mengungkapkan, ada dua hal yang dibicarakan. Pertama, perkenalan dari kedua belah pihak. Lalu, mereka menunjuk penanggung jawab dalam proses negosiasi. Kedua, membicarakan kemungkinan kerjasama. Di satu sisi, Pertamina berminat mendapatkan hak pengelolaan Blok Masela. Di sisi lain, Inpex membutuhkan pembeli gas dari dalam negeri. Dua kepentingan ini bisa disinergikan dengan masuknya Pertamina ke Blok Masela. (Baca: Gubernur Maluku Desak Proyek Masela Cepat Dibangun)

Sementara itu, manajemen Inpex enggan menanggapi hal tersebut. Senior Manajer Communication and Relation Inpex Usman Slamet mengatakan Inpex masih menunggu keputusan pemerintah soal proposal pengembangan wilayah atau Plan of Development (PoD). “Saya belum bisa komentar. Kami tunggu surat resmi pemerintah,” ujarnya.  

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait