SKK Migas: Skema Darat Blok Masela Buang Waktu dan Ongkos

"Perlu waktu tiga tahunan untuk mau ganti on shore" kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.
Arnold Sirait
7 Maret 2016, 21:13
skk migas.jpg
www.skkmigas.go.id

KATADATA - Skema pengembangan Blok Masela masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai jika akhirnya pemerintah memilih skema pengembangan di darat atau on shore, maka akan menghabiskan waktu dan ongkos akan semakin membengkak.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan ketika pemerintah memutuskan untuk membangun kilang pengolahan gas Masela di darat, mau tidak mau Inpex Corporation akan menghitung ulang keputusan tersebut. Setelah menghitung ulang, Inpex selaku operator akan mengajukan ulang proposal pengembangan Blok tersebut. “Perlu waktu tiga tahunan untuk mau ganti on shore,” ujarnya usai rapat kerja di Gedung DPD, Jakarta, Senin (7/3).

Mundurnya proyek akan berpengaruh terhadap ongkos yang akan dikeluarkan oleh operator. Ini juga bisa berdampak pada penggantian biaya produksi atau cost recovery. Namun, Amien belum bisa menghitung berapa pembengkakan ongkos tersebut. Yang jelas hal itu juga akan merugikan masyarakat Maluku. Apalagi masyarakat Maluku sudah lama menunggu proyek tersebut. (Baca: Maluku Dapat Rp 5 Triliun dari Development Fund Blok Masela)

Di tempat yang sama, anggota DPR Komisi VII DPR asal Maluku Mercy Chriesty Barends mendukung gas yang berasal dari Masela tersebut diolah dengan membangun kilang di darat. Opsi ini dianggap memberikan dampak langsung kepada masyarakat Maluku. “Keputusan memang kayak orang gila. Tapi kalau tidak dikerjakan, kami hanya bisa jadi pasar negara-negara lain,” ujar dia.

Advertisement

Dia juga meminta, pemerintah daerah mendapat porsi hak pengelolaan Blok Masela sebesar 10 persen. Dengan begitu pemerintah daerah dapat berperan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerahnya.  Pemerintah juga harus membuat konsep  mengenai pengembangan daerah Maluku. Bahkan agar pemerintah fokus menyusun peta jalan Indonesia Timur, dia mengusulkan adanya moratorium pengembangan wilayah di Indonesia Barat. (Baca: Kisruh Blok Masela, Faisal Basri: Perusahaan Pipa Punya Siapa?)

Agar negara tidak dirugikan dia juga meminta pemerintah lebih transparan mengenai bagi hasil yang di dapatkan negara. “Berapa bagian negara dan berapa bagian Inpex. Saya minta itu dipertegas,” ujarnya. Pemerintah harus benar-benar rinci menghitung cost recovery yang harus diganti pemerintah.

Sementara itu anggota DPD dari Maluku Nono Sampono mempertanyakan peran Tri Daya Advisor dalam Blok Masela. “Itu siapa, apakah independen atau kisah di balik mata rantai yang menguasai mafia migas,” ujar dia. Pemerintah juga diminta bisa transparan mengenai hal tersebut. “Rakyat tidak bodoh lagi, semua cerdas, apalagi masyarakat Maluku,”. (Baca: Seteru di Balik Kisruh Pengembangan Blok Masela)

Mengenai skema pengembangan, dia menilai dua opsi yakni pengembangan di darat dan di laut sama-sama memiliki keuntungan. Untuk itu dia berharap Presiden memutuskan yang terbaik bagi masyarakat Maluku. Jangan sampai pengelolaan gas di Masela tersandera asing. Indonesia harus tetap memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait