Kepala SKK Migas: Rizal Ramli Tak Berhak Putuskan Blok Masela

"Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya mungkin tidak pernah datang ke sana (Blok Masela)," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.
Arnold Sirait
23 Februari 2016, 17:31
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi
Arief Kamaludin | Katadata
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi

KATADATA -  Polemik penentuan skema pengembangan Blok Masela di internal pemerintah tidak kunjung mereda. Yang terbaru, pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang mengklaim pemerintah telah memutuskan pengembangan Blok Masela menggunakan skema darat (on shore), menuai perdebatan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menilai Rizal Ramli tidak memiliki kewenangan memutuskan atau bahkan mengumumkan keputusan pengembangan Blok Masela. Jika mengacu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004, yang berwenang menyetujui atau menolak rencana pengembangan atau plan of development (POD) suatu blok migas, seperti Blok Masela, adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Jadi bukan Menteri Koordinator,” katanya di Jakarta, Selasa (23/2). 

Meski memiliki kewenangan, menurut Amien, Menteri ESDM juga masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Di samping fungsi Menteri ESDM yang merupakan pembantu presiden, arahan presiden dibutuhkan karena Masela merupakan salah satu proyek migas yang membutuhkan investasi besar di Indonesia. Di sisi lain, SKK Migas juga masih menunggu keputusan Kementerian ESDM terhadap revisi POD Blok Masela yang telah diajukan Inpex Masela selaku operator pada tahun lalu.

(Baca: Bantah Klaim Rizal Ramli, Jokowi: Belum Ada Putusan Blok Masela)

Amien pun menilai perdebatan mengenai skema pengolahan gas di darat (on shore) atau di laut (off shore) untuk Blok Masela saat ini sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, kajian terhadap kedua skema tersebut sudah dilakukan pada 2009. Pada saat itu sudah diputuskan membangun fasilitas pengolahan di laut dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun (mtpa). Proposal tersebut kemudian direvisi karena ditemukan cadangan baru sehingga harus menambah kapasitas menjadi 7,5 mtpa.

(Baca: Mencuri Kejernihan di Masela)

SKK Migas juga  mengklaim telah melakukan kajian dari sisi keekonomian, penerimaan negara, dan pembangunan kewilayahan khususnya di Maluku bagian Selatan. Bahkan, Amien mengaku turun langsung ke lapangan untuk mempelajari kondisi lapangan. Dari hasil kajian tersebut, dia menganggap skema terbaik untuk Blok Masela adalah mengolah gas di laut (offshore). Ini berbeda dengan Rizal Ramli yang menganggap skema di darat  memberi kontribusi paling besar untuk masyarakat. “Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya mungkin tidak pernah datang ke sana,” ujar dia.

Sedangkan mengacu penilaian Inpex, menurut Amien, skema di darat tidak layak investasi. Jika menggunakan skema darat, pengembangan Proyek Masela terancam bakal tertunda dari target awal, 2023 menjadi 2027 mendatang.

(Baca: Pemerintah Godok Konsep Development Fund untuk Blok Masela)

Namun, Amien enggan berkomentar mengenai kabar konsep dana pengembangan atau  development fund yang sedang disiapkan pemerintah untuk Blok Masela. Yang jelas, dia mengaku sudah berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Keuangan, dan perguruan tinggi untuk membahas skema pengembangan wilayah.

Sebelumnya, melalui siaran pers Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Senin malam (22/2), Rizal menyatakan pemerintah akan mengembangkan Lapangan Abadi Blok Masela dengan skenario pembangunan kilang gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di darat. “Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati, dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak," katanya. Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan efek berantai serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya.

Namun, klaim tersebut langsung ditepis oleh Presiden Joko Widodo. Melalui Juru Bicara Presiden, Johan Budi S.P., Jokowi menegaskan hingga saat ini belum memutuskan metode pembangunan Blok Masela: menggunakan skema pengolahan di laut (offshore) atau di darat (onshore). Presiden masih mengkaji seluruh aspek proyek tersebut lantaran besarnya skala dan kompleksitas proyek Masela. "Keputusan harus dibuat dengan sangat berhati hati," kata Johan dalam pernyataan tertulisnya kepada Katadata, yang disebutnya merupakan suara Presiden, Selasa (23/2).

Dalam mengambil keputusan, Jokowi menyatakan, tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial dan teknis. Tapi juga mengkaji aspek sosial, budaya dan ekonomi, hingga pengembangan kawasan setempat. Pada saat ini, Presiden mengaku sudah mendengar berbagai masukan dan memahami argumen dari berbagai pihak. "Baik yang berpendapat membangun kilang di laut maupun membangun kilang di darat."

Reporter: Miftah Ardhian
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait