Produksi Blok Nunukan untuk Pasokan Kebutuhan Dalam Negeri

Minyak dan gas Blok Nunukan akan dijual ke Pertamina.
Arnold Sirait
16 Februari 2016, 14:52
skk migas.jpg
www.skkmigas.go.id

KATADATA -  Rencana pengembangan (Plan of Development / PoD) Blok Nunukan akan segera mendapat persetujuan dari pemerintah. Rencananya, hasil produksi blok minyak dan gas bumi (migas) di Kalimantan Utara ini dipasok untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan begitu, impor migas bisa berkurang di masa depan.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, Blok Nunukan dapat memproduksi minyak  atau kondensat sekitar 2.000 sampai 2.800 barel per hari (bph) dan gas bumi 60 juta kaki kubik (mmscfd). Minyak dan gas bumi itu  akan dijual ke induk usahanya yakni PT Pertamina (Persero). Rencana ini sudah diikat dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding /MoU).

“Dari MOU itu nantinya bisa ditingkatkan menjadi kesepakatan awal atau perjanjian jual-beli gas setelah mendapat alokasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” katanya kepada Katadata, Selasa (16/2).

Minyak dari Blok Nunukan itu nantinya akan dikapalkan bersama minyak Pertamina EP Bunyu dan Pertamina EP Sembakung untuk diolah di Kilang Balikpapan. Sedangkan produksi gas dari blok itu masih dalam kajian, apakah akan menjadi gas alam cair (liquefied natural gas / LNG) atau gas pipa. Pasalnya, Pertamina Bunyu memiliki Kilang Methanol Bunyu (KMB) yang sudah lama tidak digunakan.

Blok Nunukan ini bakal memulai produksinya tahun 2019. Saat ini, Pertamina masih menunggu persetujuan POD dari pemerintah. Gunung optimistis pihaknya bisa mengantongi persetujuan tersebut tidak terlalu lama lagi. “Mudah-mudahan Februari ini,” ujar dia.

(Baca: Harga Minyak Anjlok, Pengembangan Blok Nunukan Bisa Tertunda)

Demi mengejar target produksi tersebut, PHE segera menyelesaikan aspek rekayasa proyek dan komersial. Jika berjalan mulus, keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) akan rampung tahun ini. Setelah itu pembahasan kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi (engineering, procurement, construction, and installation/EPCI) yang diperkirakan  memakan waktu dua tahun.

Mengenai pembagian saham untuk pemerintah daerah, Gunung mengatakan masih belum diputuskan. Sebab, masih menunggu respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Sekadar informasi, Pertamina melalui PHE Nunukan Company saat ini memiliki 64,5 persen di Blok Nunukan. Jumlah ini bertambah besar dari nilai awal yang hanya 35 persen. Penambahan ini terjadi karena PT Medco Energi Internasional melepas sahamnya dengan alasan tidak ekonomis. Pemegang saham lain blok itu adalah Videocon, yang porsinya juga bertambah dari 12,5 menjadi 23 persen. Sisanya dikempit oleh BPRL Ventures Ind BV sebesar 12,5 persen.

Selain mendapat saham partisipasi sebesar 10 persen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan mendapatkan bagi hasil 30 persen dari gas dan 15 persen dari minyak. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Baca: Pemprov Kalimantan Utara Dapat 10 Persen Saham Blok Nunukan)

Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, saat ini persetujuan POD Blok Nunukan tinggal menunggu tanda tangan dari Menteri ESDM. Apalagi, pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah selesai. "Berita acara PoD 1 dengan Gubernur Nunukan sudah diteken, sekarang dalam proses diajukan ke menteri," ujar Direktur Pembinaan Hulu Kementerian ESDM Djoko Siswanto kepada Katadata, Jumat (12/2). 

Jika disetujui, pengembagan blok yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) akan menjadi sejarah baru di Indonesia. Mengingat pengembangan blok ini merupakan proyek minyak dan gas (migas) lepas pantai atau offshore pertama di daerah perbatasan. Pengembangan Blok Nunukan sangat penting untuk Indonesia. Ini karena posisinya terletak di perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Peran PT Pertamina melalui anak usahanya tersebut sangat penting untuk kedaulatan Indonesia. Apalagi Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh negara.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait