Pemerintah Siapkan Rp 1,9 Triliun Bangun Enam Infrastruktur Hilir

DPR menentang rencana pemerintah menugaskan PGN membangun jaringan distribusi gas.
Arnold Sirait
3 Februari 2016, 15:10
Kementerian ESDM
Arief Kamaludin|KATADATA
Kementerian ESDM

KATADATA - Pemerintah terus meningkatkan ketahanan energi nasional. Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah akan menggelontorkan sekitar Rp 1,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur hilir minyak dan gas bumi. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan dana tersebut dialokasikan untuk merealisasikan enam infrastruktur hilir migas tahun ini.

Infrastruktur pertama yaitu pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Ada enam lokasi yang akan dibangun jaringan distribusi gas, yaitu di Batam, Balikpapan, Surabaya, Tarakan, Prabumulih, dan Cilegon. Anggaran yang tersedia untuk pembangunan ini mencapai Rp 1,33 triliun. Pemerintah menugaskan PT Pertamina mengadakan 40 ribu sambungan rumah sementara PT Perusahaan Gas Negara 49 ribu sambungan. (Baca: Jaringan Gas Rumah Tangga, Pertamina Dapat Alokasi Lebih Banyak).

Kedua, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) untuk transportasi dan sistem perpipaan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barata. Anggarannya mencapai Rp 255,63 miliar. “Pembangunan sarana ini dilakukan oleh Pertamina,” kata Wiaratmaja sebagaimana dikutip situs Direktorat Jenderal Migas, Kamis 3 Januari 2016.

Ketiga, konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan. Pemerintah akan menyiapkan alat pengubah BBM ke BBG (converter kit)  sebanyak 5.000 paket. Dana yang dibutuhkan Rp 80 miliar. Converter kit ini akan dibagikan untuk nelayan di Bekasi, Cirebon, Cilacap, Demak, Karang Asem, Tuban, Jakarta Utara, Pemalang atau Pekalongan dan Lombok Barat.

Keempat, konversi BBM ke BBG untuk kendaraan sebanyak 1.000 paket. Kendaraan yang akan mendapat prioritas conventer kit adalah kendaraan umum dan taksi. Untuk program ini tersedia anggaran  sebesar Rp 31 miliar. Program ini akan dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Subang.

Kelima, pembangunan kilang gas alam cair (LNG) dan gas alam terkompresi (LCNG Station). Program ini akan dilaksanakan mulai tahun ini sampai 2018. Rencananya, proses rekayasa atau engineering kilang mini LNG memakan dana Rp 42,8 miliar. Infrastruktur ini dibangun di Karawang berkapasitas lima juta kaki kubik (mmscfd) serta empat LCNG Station di Cirebon, Kaligawe, Gresik, dan Banyuwangi dengan kapasitas masing-masing 0,5 mmscfd. (Baca: Jokowi Terbitkan Perpres Percepat Konversi BBM ke Gas)

Terakhir, konstruksi Elpiji dan BBM. Konstruksi tangki penyimpanan Elpiji dengan total kapasitas 6.000 metrik ton juga diusulkan dilakukan sampai dengan 2018. Rencananya akan dibangun di empat lokasi yaitu Bima, Wayame, Kupang dan Jayapura. Total anggaran hingga 2018 mencapai Rp 127,45 miliar. Tahun ini anggaran yang disiapkan Rp 95,89 miliar.

Sementara konstruksi tangki penyimpanan BBM yang akan dibangun total kapasitasnya 96.500 kiloliter. Infrastruktur yang akan didirikan di 25 lokasi ini akan digarap sampai 2017. Total anggaran pembangunannya Rp 82,58 miliar dan tahun ini disiapkan sebesar Rp 35,61 miliar.

Namun rencana pemerintah tersebut mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat . Komisi VII yang membidangi sektor energi menyoroti program pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga. Anggota komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian meminta pemerintah menghentikan program tersebut.

Ramson keberatan jika Pemerintah menugaskan PGN membangun jaringan gas. Sebab, selama ini PGN belum transaparan dalam memformulasikan harga gas. Ia mencontohkan kasus mahalnya harga gas di Medan yang sempat terjadi tahun lalu, sehingga harus dikoreksi ulang harganya agar terjangkau. (Baca: Pemerintah Susun Formula Harga Gas Dikaitkan Harga Minyak)

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu meminta pemerintah berhati-hati menugaskan PGN. Dia tidak ingin terjadi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi PGN belum 100 persen dimiliki negara.

 

Reporter: Miftah Ardhian, Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait