Blok Nunukan, Pertama Kali Pertamina Garap Offshore di Perbatasan

Pengembangan Blok Nunukan merupakan proyek lepas pantai pertama di wilayah perbatasan.
Arnold Sirait
2 Februari 2016, 16:37
Pengeboran minyak lepas pantai.
KATADATA
Pengeboran minyak lepas pantai.

KATADATA -  Pemerintah akan menyetujui proposal pengembangan Blok Nunukan di Kalimantan Utara pekan depan. Jika disetujui, pengembagan blok yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) akan menjadi sejarah baru di Indonesia. Mengingat pengembangan blok ini merupakan proyek minyak dan gas (migas) lepas pantai atau offshore pertama di daerah perbatasan.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto mengatakan Blok Nunukan sangat penting untuk Indonesia. Ini karena posisinya terletak di perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Peran PT Pertamina melalui anak usahanya tersebut sangat penting untuk kedaulatan Indonesia. Apalagi Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh negara.

Pertamina melalui PHE Nunukan Company saat ini memiliki 64,5 persen di Blok Nunukan. Jumlah ini bertambah besar dari nilai awal yang hanya 35 persen. Penambahan ini terjadi karena PT Medco Energi Internasional melepas sahamnya dengan alasan tidak ekonomis. Pemegang saham lain blok itu adalah Videocon, yang porsinya juga bertambah dari 12,5 menjadi 23 persen. Sisanya dikempit oleh BPRL Ventures Ind BV sebesar 12,5 persen. (Baca: Pertamina Jadi Pemegang Saham Mayoritas di Blok Nunukan)

Dengan disetujuinya PHE menggarap Blok Nunukan diharapkan mampu menjaga keutuhan Indonesia. Untuk itu meskipun harga minyak dunia masih di kisaran US$ 30 per barel, pemerintah akan menyetujui proposal yang sudah diajukan. “Kami tunjukkan bahwa Pertamina mampu berkegiatan di situ. Pertama kali dalam sejarah untuk bangun offshore di perbatasan, supaya Malaysia tidak rebut-rebut wilayah,” kata Djoko di Gedung DPR, Senin 1 Februari 2016.

Proyek tersebut juga diharapkan berdampak dalam pengembang wilayah Kalimantan Utara melalui penyerapan tenaga kerja dan pasokan gas untuk pembangkit listrik. Dengan begitu, dukungan pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan. Kementerian Energi, kata dia, sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk pengembangan Blok Nunukan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan mendapatkan bagi hasil 30 persen dari gas dan 15 persen dari minyak. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Baca: Siapa Emiten Migas Paling Terpukul?)

Ketika berproduksi, blok ini akan menghasilkan gas 60 juta kaki kubik (mmscfd) dan minyak 1.800 barel per hari. Gas ini akan dipasok ke PT Pertamina Gas. Setelah itu Pertamina yang akan mengalokasikannya ke industri atau pembangkit listrik. “Itu gas pipa, dari laut 32 kilometer dibawa jadi mini LNG. Kalau Gubernurnya setuju kamis ini, tanda tangan menteri minggu depan,” ujar dia.

Sementara itu, PT. Pertamina menyerahkan keputusan pengembangan wilayah Blok Nunukan kepada pemerintah. Meski pemerintah akan menyetujui rencana pengembangan wilayah yang diajukan, PHE belum tentu akan menggarap blok tersebut mengingat harga minyak masih rendah. Harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate di pasar spot hari ini sebesar US$ 31,11 per barel. Sementara jenis Brent sebesar US$ 33,72 per barel. “Masalah akan dilanjut atau hold tergantung pada perkembangan harga minyak,” kata Senior Vice President Upstream Strategic Planning and Operation Evaluation Direktorat Hulu Pertamina, Meidawati, Selasa, 2 Februari 2016. (Baca: Harga Minyak Anjlok, Pengembangan Blok Nunukan Bisa Tertunda)

Selain rendahnya harga minyak, Presiden Direktur PHE Gunung Sardjono Hadi sebelumnya pernah mengungkapkan, faktor lain yang membuat Pertamina meninjau ulang pengembangan Blok Nunukan adalah kondisi pasar. Artinya, Pertamina harus memastikan adanya pihak yang membeli gas hasil produksi Blok Nunukan. Masalahnya, sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pembelian gas tersebut. PT Perusahaan Listrik Negara yang biasanya menjadi pembeli utama gas yang diproduksi di dalam negeri, pun belum memastikan akan membeli gas dari Blok Nunukan. “Kalau PLN setuju harga sekian, baru (kami) eksekusi,” ujar Gunung.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait