Aturan Izin Hutan Direvisi, ESDM Harap Eksplorasi Migas Meningkat

Dalam beleid baru ini, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk kegiatan eksplorasi tidak lagi memerlukan kompensasi lahan atau membayar penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan.
Arnold Sirait
19 Januari 2016, 19:22
Blok Cepu
Katadata

KATADATA - Para kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) minyak dan gas bumi (migas) mungkin bisa sedikit tersenyum menyambut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Pasalnya, peraturan yang merupakan perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tersebut memuat kemudahan mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk eksplorasi migas.

Dalam beleid yang diterbitkan pemerintah akhir tahun lalu itu, ada beberapa poin penting terkait sektor pertambangan. Antara lain, kegiatan pertambangan yang berada di kawasan hutan harus mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Kegiatan pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara. 

(Baca : Pelaku Migas Merasa Izin Kawasan Hutan Diskriminatif)

Untuk kegiatan survei dan eksplorasi, izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dilakukan di seluruh provinsi. Kegiatan tersebut juga dapat dilakukan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan. Selain itu, dapat dilakukan tanpa melakukan penanaman kembali dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Advertisement

Namun, untuk kegiatan pengambilan contoh ruah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan kelayakan ekonomi, dikenakan kompensasi berupa lahan untuk penggunaan komersial. Selain itu wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial. Yang dimaksud dengan contoh ruah adalah suatu kegiatan eksplorasi tambang untuk mengambil contoh mineral dan batubara.

Sementara permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dapat diajukan menteri atau pejabat setingkat menteri,  gubernur,  bupati atau walikota,  pimpinan badan hukum, atau perorangan, kelompok orang atau masyarakat. Dalam aturan sebelumnya, perorangan tidak bisa mengajukan permohonan. 

(Baca : Izin Rumit Biaya Produksi Migas pun Mahal)

Izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut akan dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) setiap lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jika hasil evaluasi menunjukkan pemegang IPPKH tidak lagi menggunakan kawasan hutan sesuai dengan aturannya maka izin tersebut bakal dicabut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja menyambut baik aturan baru tersebut. Dia pun berharap, kehadiran peraturan anyar itu mampu meningkatkan kegiatan eksplorasi migas. "Kami akan segera pelajari aturan-aturan yang memang ada di bawah aturan tersebut," kata dia kepada Katadata, Senin (18/1). 

(Baca : Operasi 15 Kontraktor Migas di Hutan Konservasi Belum Berizin)

Izin pinjam pakai kawasan hutan memang selama menjadi salah satu kendala di industri migas. Wakil Kepala SKK Migas M.I. Zikrullah pernah mengatakan, ada 15 kontraktor migas yang menjalankan kegiatan hulu migas di kawasan hutan belum mendapatkan IPPKH. Pasalnya, penerapan aturan izin pinjam pakai tersebut terbit setelah kontraktor migas lama beroperasi di sana.

Di sisi lain, Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan yang disempurnakan melalui UU No. 19 tahun 2004, mengatur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan memang hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung alias tak boleh di kawasan hutan konservasi. Untuk itu, Kementerian LHK mewajibkan setiap kegiatan di kawasan hutan mengajukan IPPKH. Sayangnya, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2015 ini sama sekali tidak mengatur lebih detail perihal mekanisme pengajuan IPPKH di kawasan hutan konservasi. 

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait