Pemerintah Ingin Kemudahan Lahan dan Subsidi Harga Masuk RUU EBT

Jika memungkinkan, lahan nantinya disediakan pemerintah pusat atau daerah.
Image title
31 Januari 2019, 20:27
Direktorat ESDM
Arief Kamaludin | Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT). Setidaknya ada beberapa poin penting yang masuk dalam aturan tersebut agar energi baru terbarukan bisa berkembang.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Harris berharap UU itu nantinya bisa menciptakan pembiayaan yang murah. Kemudian ada insentif pajak yang memadai, subsidi harga EBT, bahkan jika memungkinkan lahan disediakan pemerintah pusat atau daerah.  

Pemerintah juga berupaya mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, seperti usulan keberadaan badan khusus yang mengurus energi baru terbarukan. Keberadaan badan khusus energi baru terbarukan ini pun sudah diimplementasikan di berbagai negara seperti India dan Malaysia. Lembaga-lembaga tersebut yang akan mengimplementasikan energi terbarukan, meski regulasi dari pemerintah.

Ada juga usulan menerapkan konsep Korea Energy Agency. Jadi, mereka yang mengimplementasikan energi efisien, akan mendapatkan insentif bunga rendah.

Harris mengatakan, Indonesia juga nantinya bisa mewajibkan pemberlakuan energi baru terbarukan bagi perusahaan. Misalnya, perusahaan yang membangun pembangkit batu bara akan diwajibkan membangun sekian persen pembangkit energi terbarukan. Namun, mereka tidak membangun pembangkit sendiri, bisa membeli dari perusahaan lain melalui sertifikat.

Namun, Harris mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai poin-poin yang akan diajukan dalam RUU EBT. Sehingga belum secara resmi memberikan masukan terhadap RUU kepada Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Masih banyak yang harus didiskusikan,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Kamis (31/1).

Sebelumnya, pelaku industri yang tergabung dalam Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengajukan pandangannya mengenai isi Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Ada beberapa poin yang dinilai layak masuk dalam aturan tersebut, mulai dari insentif hingga pembentukan badan khusus.

Ketua Umum METI Surya Darma mengatakan insentif itu diberikan jika harga keekonomian tidak terpenuhi. “Dalam rangka percepatan pengembangan energi terbarukan, pemerintah harus menyediakan insentif,” kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (30/1).

Insentif yang bisa diberikan pemerintah pun bisa beraneka ragam. Pertama, kemudahan dan percepatan perijinan untuk pembangkit listrik dan fasilitas bahan bakar berbasis energi terbarukan. Kedua, harga energi yang menarik sesuai harga keekonomian.

Ketiga, insentif harga energi untuk listrik perdesaan berbasis energi terbarukan terutama di daerah tetinggal, terdepan, terluar. Keempat, pengurangan pajak penghasilan Badan Usaha untuk jangka waktu tertentu (tax holiday). Kelima, penghapusan bea masuk untuk mesin dan suku cadang. 

(Baca: Pelaku Industri Minta Insentif dan Badan Khusus Masuk RUU EBT)

Keenam, penghapusan PPN atas jasa yang disediakan oleh kontraktor dan konsultan untuk pembangunan energi terbarukan. Ketujuh, pengurangan pajak untuk teknologi energi terbarukan yang diproduksi di Indonesia atau jenis insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan lainnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait