Tak Dapat Izin, Rencana Penambahan Penampungan B20 di Tuban Batal

Anggita Rezki Amelia
9 Januari 2019, 18:57
Buah Sawit
ANTARA FOTO/Akbar Tado
Pekerja memperlihatkan biji buah sawit di salah satu perkebunan sawit di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi barat, Sabtu (25/3). Menurut pedagang pengepul di daerah tersebut, harga sawit mengalami penurunan dari harga Rp1.400 menjadi Rp1.000 per kilogram akibat kualitas buah tidak terlalu bagus.

Rencana pengadaan tempat penyimpanan minyak sawit terapung (floating storage) batal diterapkan. Alasannya, rencana anyar itu tak memperoleh  perizinan dari otoritas perairan setempat.

Menurut Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan lokasi penyimpanan itu masih terdapat ranjau. Sehingga, memiliki risiko yang tinggi.

Alhasil kini jumlah titik penyaluran FAME meningkat menjadi 30. “Ada tambahan lim titik,"ujar Gandhi di DPR, Jakarta, Rabu (9/1).

Sebenarnya penambahan tangki terapung untuk FAME itu cukup krusial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pernah mengatakan penambahan tangki terapung itu sebagai solusi untuk memperlancar distribusi FAME untuk program B20. Sebab, dengan ditetapkannya lokasi floating storage, maka bisa mempersingkat titik pendistribusian dan pencampuran menjadi lebih lebih ringkas. 

Saat ini tangki terapung yang dipakai Pertamina untuk menyimpan FAME dari badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) hanya ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun biaya sewanya masih ditanggung oleh Pertamina. Adapun kapasitas tangki di Balikpapan itu mencapai 2x35 ribu Kilo Liter (KL).

Menurut Gandhi, pihaknya masih berdiskusi dengan Badan Usaha BBN dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit terkait besaran tarif sewa tangki tersebut. Namun, yang jelas menurut Gandhi, badan usaha BBN sudah setuju untuk membayar sewa tersebut.

(Baca: Menang Tuduhan Dumping Uni Eropa, Ekspor Biodiesel Diproyeksi Naik 15%)

Biaya itu juga tidak akan memberatkan badan usaha karena akan diganti Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). "Pada dasarnya mereka setuju pakai skema masing masing badan usaha BBN, yang jelas bukan dibiayai pertamina. Kita kan ditarget pemerintah, kita jalan dulu saja, nanti tinggal dibebankan (biayanya ke badan usaha BBN), "kata Gandhi.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait