Kementerian ESDM Serahkan Penyelesaian Sengketa Kepodang ke SKK Migas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan penyelesaian kondisi kahar Lapangan Kepodang di Blok Muriah kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Alasannya ini adalah perselisihan mengenai bisnis kontraktor migas.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, masih menunggu laporan dari SKK Migas terkait penyelesaian kasus Kepodang. "Kasus Kepodang adalah dispute bisnis terkait perjanjian kontrak sehingga penyelesaiannya tugas domain SKK Migas," kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (6/12).
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabwa Taher mengatakan saat ini masih menyelesaikan pembahasan mengenai kajian Lemigas mengenai Lapangan Kepodang. “Kami masih memfinalkan pembahasan terhadap hasil kajian dari Lemigas, terutama scope yang digunakan selama penelitian Lemigas tersebut,” ujar dia beberapa hari lalu.
Seperti diketahui, 8 Juni 2017 lalu, Petroliam Nasional Berhad (Petronas) sudah menyampaikan adanya kondisi kahar di Lapangan Kepodang, Blok Muriah. Keadaan kahar merupakan kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan. Sehingga jika itu terjadi maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Senior Manager Corporate Affairs&Administration Petronas Carigali Indonesia Andiono Setiawan mengatakan keputusan itu diambil setelah melalui penilaian dan kinerja yang telah dilakukan. Hasil penilaian itu menyebutkan dari delapan sumur yang dibor sampai saat ini menunjukkan cadangan yang ada di lapangan itu telah habis.
Senior Manager Corporate Affairs&Administration Petronas Carigali Indonesia Andiono Setiawan mengatakan kondisi kahar tersebut telah disampaikan sejak 8 Juni 2017 lalu. Keputusan itu diambil setelah melalui penilaian dan kinerja yang telah dilakukan.
Hasil penilaian itu menyebutkan dari delapan sumur yang dibor sampai saat ini menunjukkan cadangan yang ada di lapangan itu telah habis. Untuk itu saat ini perusahaan membahas kelanjutan blok tersebut dengan pemerintah. “Kami bekerja bersama dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia kepada Katadata, Jumat (7/7).
