Penyatuan Golongan Listrik Bisa Bikin Tagihan Masyarakat Mahal

“Golongan yang besar akan membayar lebih mahal karena kilowatt hour (kWh) minimumnya jauh lebih banyak,” kata Pri Agung Rakhmanto.
Arnold Sirait
Oleh Arnold Sirait
17 November 2017, 15:24
Listrik
ANTARA FOTO/Jojon
Seorang penghuni rusunawa mengisi voucher isi ulang listrik di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (9/5/2017)

Pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai rencana pemerintah menyatukan golongan tarif listrik akan membuat tagihan masyarakat lebih mahal. Ini karena semakin besar daya yang dimiliki, biaya bebannya semakin tinggi.

Penghitungan biaya beban itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 tahun 2017. Aturan tersebut menyebutkan untuk golongan 900 Volt Ampere (VA), hingga 200 kilovolt Ampere (kVA), penentuan biaya beban rekening minimumnya menggunakan rumus 40 (jam nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian.

Atas dasar itu, Pri Agung mengatakan meskipun tarif sama, beban yang ditanggung bisa berbeda. Ini karena daya yang tersambung tidak sama. “Golongan yang besar akan membayar lebih mahal karena kilowatt hour (kWh) minimumnya jauh lebih banyak,” kata dia kepada Katadata, Jumat (17/11).

Adapun dengan kebijakan penyatuan tersebut, pemerintah akan mengalihkan pelanggan 900 Volt Ampere (VA) ke 1.300 VA. Sedangkan golongan 1.300 VA, 2.200 VA dan 3.300 VA dan 4.400 VA yang jumlah pelanggannya mencapai 13 juta akan beralih ke 5.500 VA. Namun, golongan 450 VA dan 900 VA subsidi tidak berubah.

Di sisi lain, menurut Pri Agung, kebijakan penyatuan golongan itu lebih menguntungkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN. Ini karena pendapatan perusahaan pelat merah itu akan bertambah dari penjualan listrik.

Dengan kata lain, pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk membantu menyehatkan keuangan PLN. “Ini karena target pendapatan yang ditetapkan berdasarkan asumsi penjualan listrik kemungkinan tidak akan tercapai,” ujar Pri.

Dalam laporan keuangan kuartal III-2017 PLN yang dirilis Rabu (1/11), PLN hanya bisa mencetak laba bersih sebesar Rp 3,05 triliun. Jumlah itu lebih rendah 72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp 10,97 triliun.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir tidak menampik kebijakan itu berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. “Bagus juga, kalau memang mau menambah dua kali lipat, saya terima kasih,” kata dia di Jakarta, Kamis (17/11). 

Namun, jika perusahaan mendapatkan untung, dana itu akan digunakan untuk listrik desa. Ini karena pemenuhan listrik di desa membutuhkan dana yang tidak sedikit.

(Baca: PLN Butuh Sekitar Rp 1 Triliun Terapkan Penyatuan Golongan Listrik)

Menurut Sofyan, untuk melistriki satu rumah di Nusa Tenggara Timur dan Pulau Liran butuh Rp 150 juta. “Ongkosnya mahal dan itu seluruhnya dana PLN. Jadi perusahaan harus memperoleh laba. Kalau tidak, 2.500 desa itu tak akan terpenuhi,”  ujar dia.

Video Pilihan

Artikel Terkait