Kementerian ESDM Usul Pembebasan Pajak Air Tanah di Hulu Migas

“Kami mengusulkan untuk tidak diberi nilai perolehan air tanah,” kata Ego.
Arnold Sirait
Oleh Arnold Sirait
11 Oktober 2017, 12:29
Kementerian ESDM
Arief Kamaludin | Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pembebasan nilai perolehan air tanah di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) sebagai komponen penghitungan pajak. Usulan ini akan tertuang dalam peraturan menteri mengenai penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang sedang dirancang.  

Rencana ini disampaikan saat rapat kerja (raker) antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (9/10). Menurut Jonan, secara filosofi, kegiatan usaha hulu migas bukan lah untuk memperoleh air.

Adanya air yang terangkut dalam kegiatan itu memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. “Kalau ini dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang tinggi, tentunya usaha hulu migas tidak ekonomis lagi,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada anggota komisi VII dikutip dalam keterangan resminya, Rabu (11/10).

Meski begitu, dalam aturan baru itu, Kementerian ESDM akan tetap memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan. Jadi selain mengakomodasi kepentingan daerah terkait dengan upaya mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga memperhatikan keberlangsungan usaha kegiatan hulu migas.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial mengatakan, penetapan NPA untuk kabupaten/kota adalah sebesar Rp 125/m3. Sedangkan pajak air tanah diperoleh melalui perhitungan volume air x Rp125/m3 x 20% untuk maksimal penarikan.

Perhitungan NPA dan pajak air tanah itu berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 12 Tahun 2002. Dalam aturan tersebut, NPA ditetapkan oleh Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk menarik pajak air tanah. Namun, Kementerian ESDM selaku institusi yang mengatur kegiatan tersebut tidak dilibatkan dalam penetapan ini.

Kebijakan tersebut berubah seiring terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan NPA yang sebelumnya menjadi kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. 

Setelah adanya UU tersebut, nilai penetapan air tanah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan dibahas secara teknis dengan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Regulasi tersebut memberikan amanat kepada Kementerian ESDM untuk menyusun pedoman NPA pada kegiatan hulu migas yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Atas dasar itu, Kementerian ESDM mengusulkan agar nilai perolehan air tanah di migas ini tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti air baku, melainkan dikembalikan ke reservoir. “Kami mengusulkan untuk tidak diberi nilai perolehan air tanah,” kata Ego.

Dengan usulan tersebut, Pemerintah berharap tidak akan membebani industri yang bergerak di bidang hulu migas. Alhasil kegiatan hulu migas bisa lebih ekonomis.

Video Pilihan

Artikel Terkait