Pertamina Siap Jalankan Rekomendasi Audit BPK

"BPK memberikan rekomendasi dan kita akan mengikuti rekomendasi-rekomendasi tersebut," kata Syamsu Alam.
Anggita Rezki Amelia
Oleh Anggita Rezki Amelia
6 Oktober 2017, 19:54
Pertamina
Katadata | Arief Kamaludin

PT Pertamina (Persero) siap mematuhi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai investasi hulu minyak dan gas bumi (migas). Rekomendasi ini sesuai dengan temuan lembaga audit negara itu yang menyebutkan investasi hulu tahun anggara (TA) 2014, 2015, dan semester I-2016 belum sesuai aturan.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan rekomendasi BPK ini akan dijalankan perusahaannya.  "BPK memberikan rekomendasi dan kita akan mengikuti rekomendasi-rekomendasi tersebut," kata dia kepada Katadata, Kamis (5/10).

Adapun hasil temuan BPK menyatakan ada beberapa permasalahan utama pengendalian internal atas kegiatan investasi hulu Pertamina. Pertama, investasi akuisisi ConocoPhillips Algeria Ltd (COPAL). “Proses akuisisi ini belum sesuai dengan Pedoman Pengembangan Usaha Hulu secara anorganik,” dikutip dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2017, Rabu (4/10).

Salah satu yang belum sesuai dengan pedoman itu adalah proses tahapan kegiatan investasi akuisisi COPAL tidak berurutan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kemudian dokumen studi kelayakan didasari data dan informasi yang kurang lengkap. Selain itu, valuasi aset COPAL tidak mempertimbangkan tingkat produksi dalam revisi rencana pengembangan (revised development plan/RDP) 2005 dan realisasi produksi minyak mentah belum sesuai dengan prediksi (forecast).

Kedua, akusisi 10% hak kelola ExxonMobil di West Qurna 1 di Irak. Kegiatan ini belum sesuai karena perjanjian jual beli aset telah dilakukan tanggal 2 Agustus 2013. Ini artinya mendahului persetujuan dari Dewan Komisaris, yang  baru diperoleh tanggal 20 November 2013.

Realisasi produksi minyak Blok West Qurna 1 Irak belum mencapai target sesuai dengan prediksi dalam valuasi. Akibatnya, remuneration fee Pertamina menjadi lebih kecil dari rencana.

Ada juga proses jual beli Blok 10 dan 11.1 Vietnam antaran Pertamina, Petrovietnam (PVEP), Petronas Carigali (PCOSB) dan Quad Energy yang dinilai menyalahi aturan. Sebab perjanjian jual beli itu ditandatangani lebih dahulu sebelum mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Pertamina dan tanpa melalui prosedur formal perusahaan.

Pedoman pengadaan yang tidak lengkap di Pertamina juga disorot BPK. Diantaranya pedoman pengadaan yang disusun  PHE West Madura Offshore (WMO) yang dinilai BPK belum  memperhatikan nilai total dan nilai per item penawaran dari peserta pengadaaan dan harga pasar pada saat negosiasi.

Selain itu BPK juga menyoroti proses pengadaan barang dan jasa di Pertamina yang tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satunya adalah perubahan lingkup pekerjaan (PLK) kontrak rekayasa teknis pada Joint Operating Body Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB PMTS). Perubahan itu dilakukan sebelum mengajukan permohonan persetujuan ke SKK Migas.

Atas temuan tersebut, BPK pun merekomendasikan lima  hal kepada Pertamina. Pertama, Direksi Pertamina agar memperbaiki tahapan pelaksanaan proses investasi akuisisi supaya lebih tertib dan selalu berpedoman pada anggaran dasar, peraturan, serta pedoman dalam melakukan persetujuan/ penandatanganan suatu proyek investasi.

Kedua, direksi Pertamina agar menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan operator atau mitra investasi dalam rangka meningkatkan produksi, membuat pedoman yang mengatur tentang perhitungan valuasi aset akuisisi. Selain itu menginstruksikan kepada tim kerja berikutnya untuk menjalankan tahapan-tahapan investasi akuisisi secara lebih cermat,prudent, dan konservatif.

Ketiga, Direktur PT PHE WMO agar menyusun pedoman pengadaan internal dengan memperhatikan nilai total dan nilai per item penawaran dari peserta pengadaan (bidder). Direktur juga harus memperhatikan harga pasar pada saat proses negosiasi dilakukan. 

Direktur PHE WMO juga diminta menyusun acuan data (database) harga barang yang wajar dan akurat sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri serta sebagai dasar negosiasi harga pada proses pengadaan berikutnya, dengan input atas database melalui proses verifikasi yang detail. Database itu diperbarui secara berkala.

Keempat, Direktur Hulu Pertamina agar memerintahkan Presiden Direktur PT PHE untuk memberikan instruksi secara tertulis pada Tim Perencanaan dan Tim Teknis Pengadaan. Tujuannya agar lebih cermat dalam menyusun rencana dan melaksanakan proyek di PT PHE.

Kelima, BPK merekomendasikan Direktur Hulu Pertamina agar memerintahkan Presiden Direktur PT PHE untuk memerintahkan secara berjenjang pada Bagian Komersial JOB PMTS supaya berkoordinasi secara intensif dengan PT Donggi Senoro LNG (PT DSLNG). Ini untuk menyusun nominasi volume penjualan lebih akurat.

Video Pilihan

Artikel Terkait