Keuangan PLN Disorot Menkeu, Rini Anggap Tak Ganggu Proyek Listrik

Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno kondisi keuangan PLN tidak mengganggu megaproyek itu karena tidak semua ditanggung PLN.
Miftah Ardhian
Oleh Miftah Ardhian
28 September 2017, 13:46
Menteri BUMN
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/5).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai kondisi keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN tidak akan mengganggu megaproyek listrik 35 Giga Watt (GW). Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melayangkan surat agar dilakukan penyesuaian target penyelesaian megaproyek tersebut karena mempertimbangkan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan.

Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno kondisi keuangan PLN tidak mengganggu megaproyek itu karena tidak semua ditanggung PLN. Dari 35 GW, sekitar 9 hingga 10 GW yang menjadi tanggung jawab PLN. Sisanya adalah tanggungan swasta.  “Itu kami lihatnya no problem," ujar dia saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (28/9).

Padahal mengacu laporan keuangan Semester I-2017, beban keuangan PLN mencapai Rp 10 triliun. Sementara, kas dari operasi hanya sebesar Rp 13,7 triliun. Artinya, sisa kas operasi untuk menyokong bisnis hanya tersisa Rp 3,7 triliun.

Namun, Rini mengatakan kalau PLN sudah berupaya menjaga kondisi keuangannya dengan mencari sumber pendanaan yang tidak memberatkan. Salah satunya adalah sekuritiasi aset.

Sekuritisasi aset ini pun sudah dilakukan pekan lalu. Saat itu anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Indonesia Power akhirnya resmi mensekuritisasi aset  Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya 1 sampai 4 untuk mencari dana sebesar Rp 4 triliun. 

Menurut Rini, sekuritisasi ini bisa terus dilakukan untuk membantu keuangan PLN. Apalagi peminatnya cukup banyak dan PLN merupakan BUMN beraset terbesar hingga Rp 1.300 triliun. "Sebelum ada proyek 35 GW, total pembangkit yang ada 46 GW dan sebagian besar milik PLN. Ini sedang kami lihat, yang efisien, bisa ditawarkan juga ke swasta," ujar Rini.

Selain itu, Rini juga meminta agar PLN lebih selektif mencari utang. Mereka harus memperhatikan jatuh temponya dan mencari utang yang memiliki bunga rendah.

Utang tersebut pun harus digunakan dengan baik agar bisa membangun aset yang berharga. Sehingga, di kemudian hari, aset tersebut bisa dijual atau disekuritisasi untuk memperoleh dana segar kembali.

Meskipun begitu, Rini menganggap wajar Surat Menteri Keuangan bernomor S-781/MK.08/2017 mengenai Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur Ketenagalistrikan. "Wajar Menkeu mengingatkan, tapi kami apa yang harus dilakukan, dan antisipasi menghadapi worst situation," ujar Rini.

Dalam surat itu, Sri Mulyani memang menyoroti program 35 GW. Program itu perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian megaproyek tersebut dengan memperhatikan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan investasi dari arus kas operasi, tingginya profil utang jatuh tempo, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN).

Langkah tersebut bertujuan menjaga sustainabilitas fiskal APBN. Selain itu menjaga kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah.

Reporter: Miftah Ardhian

Video Pilihan

Artikel Terkait