Petronas Anggap Aturan Pengembalian Investasi Bisa Jamin Investor

Country Chairman Petronas Indonesia Mohamad Zaini Md Noor mengatakan dengan adanya peraturan menteri itu, kontraktor tidak takut berinvestasi di akhir masa kontrak.
Anggita Rezki Amelia
Oleh Anggita Rezki Amelia
21 Agustus 2017, 13:31
Petronas
Arief Kamaludin|KATADATA

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 47 tahun 2017 tentang mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) mendapat respon positif dari Petroliam Nasional Berhad (Petronas). Perusahaan asal Malaysia ini menganggap aturan tersebut bisa menjamin dana investasi yang sudah dikeluarkan investor dikembalikan, meski kontrak tidak diperpanjang.

Country Chairman Petronas Indonesia Mohamad Zaini Md Noor mengatakan dengan adanya peraturan menteri itu, kontraktor tidak takut berinvestasi di akhir masa kontrak. “Karena kalau pun mereka tidak diperpanjang, maka ada jaminan pengembalian investasi,” kata dia kepada Katadata, akhir pekan lalu.

(Baca: Aturan Baru, Pengembalian Biaya Investasi Blok Habis Kontrak Dibatasi)

Di sisi lain, menurut Zaini, untuk memutuskan perpanjang tidaknya kontrak setelah berakhir, kontraktor memiliki beberapa kriteria. Salah satunya mengenai besaran cadangan yang masih ada dan keekonomiannya.

Apabila cadangannya masih banyak, kontraktor tentu berminat untuk memperpanjang blok tersebut. Sementara apabila cadangannya sudah habis dan tidak ekonomis maka umumnya kontraktor mengembalikan wilayah kerja tersebut.

Ada beberapa poin dalam aturan baru tersebut. Aturan ini merupakan pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2017.

Dalam regulasi anyar ini, sebenarnya kontraktor tidak diwajibkan lagi berinvestasi dan menjaga kewajaran tingkat produksi sampai berakhirnya masa kontrak.Dalam aturan tersebut, SKK Migas hanya mengharuskan kontraktor menjaga kewajaran laju produksi minyak dan gas bumi.

Menurut Arcandra, alasan mengubah kata wajib menjadi mengharuskan itu karena mempertimbangkan kemampuan KKKS dalam menjaga produksinya. "Jadi kami ubah kalimatnya dari tidak wajib menjadi mengharuskan. Cuma produksi tetap dijaga," kata Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/8).

Selain itu, nilai pengembalian biaya investasi paling lama lima tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir. Pada aturan lama, nilai penggantian meliputi sisa biaya investasi yang belum dikembalikan.

Nilai pengembalian biaya investasi ini wajib mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari SKK Migas. “Dalam rangka verifikasi, SKK Migas mempertimbangkan tingkat dan perkiraan produksi dari hasil investasi yang telah dilakukan,” dikutip dari aturan tersebut, Kamis (10/8).

(Baca: Kontraktor Migas Tak Wajib Investasi di Blok yang Akan Habis Kontrak)

Aturan baru ini juga menyebutkan kalau nilai pengembalian biaya investasi itu akan diperhitungkan sebagai biaya operasi kontraktor baru. Sebelumnya, hanya diperhitungkan sebagai bagian kontraktor baru.

Video Pilihan

Artikel Terkait